ACEH MEDIA CENTER

Bupati Syech Muharram Bersama Ketum Tani Merdeka Don Muzakir Panen Raya Jagung di Aceh Besar

Kota Jantho - Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Teuku Don Muzakir melakukan Panen Raya Jagung di kawasan Gampong Cot Kareung, Kecamatan Indrapuri, Rabu (08/04/2026).

Jagung yang ditanam pada lereng perbukitan itu diperkirakan seluas 100 hektar, merupakan program ketahanan pangan menuju Swasembada Pangan Nasional.

Panen raya tersebut merupakan hasil pengelolaan lahan oleh Kelompok Tani Agro Sentosa Mandiri Tani di Desa Cot Kareung serta Kelompok Tani Agro Nusantara Maju di Desa Meusalee, yang selama ini menjadi bagian dari pengembangan sentra jagung di wilayah Aceh Besar.

Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi atas kerja keras para petani di Indrapuri yang telah berhasil menanam hingga panen raya diatas lahan tidur 100 hektar. "Atas nama pemerintah, kami sangat bangga saat petani mampu bekerja dengan giat, menguras keringat hingga berhasil meraih hasil pada hari ini," ujar Muharram.

Pada kesempatan tersebut, kepada Ketua Umum DPN Tani Merdeka, Bupati menyampaikan terima kasih telah membantu para petani dalam program swasembada pangan jagung di Aceh Besar. "Program ini telah membantu petani, sekaligus menyukseskan program ketuhanan pangan, menuju swasembada jagung secara Nasional," katanya.

Dengan segala keterbatasan alsintan dan kondisi cuaca serta masih banyaknya lahan tadah hujan di Aceh Besar, melalui Tani Merdeka, Muharram juga mengarapkan dapat terus medukung para petani di Aceh Besar, baik alsintan dan lain sebagainya.

Menanggapi hal itu, Ketum DPN Tani Merdeka Don Muzakin mengatakan Tani Merdeka akan terus menjadi mata dan telinga para petani di desa - desa, untuk mengetahui kebutuhan dan hambatan yang dihadapi petani. "Tentu harapan Pak Bupati merupakan harapan para petani juga di Aceh Besar, melalui organisasi Tani Merdeka kita akan berusaha untuk menyuarakan usulan itu ke Pemerintahan pusat, khususnya di Kementerian Pertanian," tutur putra Aceh itu.

Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Besar, Tgk. Bahagia, mengatakan Panen raya ini merupakan bukti nyata kerja keras para petani serta sinergi antar kelompok tani dalam meningkatkan produksi jagung di Aceh Besa. "Ini tidak hanya menjadi momentum panen, tetapi juga diharapkan mampu mendorong semangat petani lain untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya pada komoditas jagung yang memiliki nilai ekonomi tinggi," tuturnya.

Hadir pada panen raya tersebut, Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh, Dinas Pangan Aceh, Perwakilan Bulog Aceh, unsur Forkopimda Aceh Besar, Forkopimda Indrapuri, Pentuluh Pertanian, dan DPD dan DPK Tani Merdeka Se-Aceh Besar.(**)

Admin 08 April

Iran dan AS Siap Gelar Pembicaraan di Islamabad, Fokus Gencatan Senjata dan Selat Hormuz

AS Internasional Iran Timur Tengah

Teheran – Iran menyetujui gencatan senjata selama dua pekan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju pembicaraan resmi antara kedua negara yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad, ibu kota Pakistan, mulai Jumat.

Dewan Keamanan Nasional Iran menyebutkan bahwa negosiasi ini akan mengacu pada proposal 10 poin yang diajukan oleh Teheran sebagai dasar pembahasan dengan pihak Washington.

Keputusan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penundaan rencana serangan terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk membuka ruang diplomasi selama dua minggu ke depan.

Menurut Trump, gencatan senjata ini bergantung pada komitmen Iran untuk memastikan pembukaan Selat Hormuz secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Jalur strategis ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menjadi jalur utama distribusi sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Sebelumnya, Iran sempat melakukan blokade sebagian di Selat Hormuz setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari. Kondisi tersebut memicu gangguan perdagangan global, lonjakan harga minyak, serta kelangkaan bahan bakar di berbagai negara.

Konflik juga meluas ke kawasan lain, dengan keterlibatan kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan Houthi movement di Yaman, yang melancarkan serangan terhadap Israel.

Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah mencapai sebagian besar tujuan militernya dan kini berada di tahap akhir menuju kesepakatan damai jangka panjang dengan Iran.

Ia juga menyebut bahwa proposal 10 poin dari Iran dinilai sebagai dasar yang cukup kuat untuk melanjutkan negosiasi. Menurutnya, kedua pihak telah menyepakati hampir seluruh poin penting, dan masa gencatan senjata dua pekan ini diharapkan cukup untuk merampungkan kesepakatan final.

Admin 08 April

Bupati Aceh Besar Ajak Tenaga Kesehatan Layani Masyarakat dengan Hati dan Keikhlasan

Aceh Besar

Kota Jantho — Berita Aceh hari ini menyoroti ajakan Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris atau Syech Muharram, kepada tenaga kesehatan agar memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan dan profesionalisme.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan silaturahmi ke Dinas Kesehatan Aceh Besar pada Selasa (7/4/2026).

Pentingnya Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan pilar utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

“Dinas kesehatan adalah salah satu dinas strategis. Mari kita bekerja dengan ikhlas dan hati nurani, karena tugas kita menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa selain kesehatan, sektor pendidikan, pekerjaan umum, dan pertanian menjadi prioritas pembangunan di Aceh Besar.

Tahun 2026 Fokus Peningkatan Kinerja ASN

Memasuki tahun 2026 sebagai tahun pelaksanaan program, seluruh ASN diminta untuk meningkatkan kinerja dan mengutamakan kepentingan publik.

Bupati berharap seluruh tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Besar.

“Kita harapkan seluruh ASN bekerja dengan ikhlas dan memberikan yang terbaik,” tegasnya.

30 Puskesmas Jadi Ujung Tombak Pelayanan

Saat ini terdapat 30 puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di Aceh Besar. Bupati mengimbau seluruh tenaga kesehatan menjaga kekompakan serta meningkatkan kualitas layanan.

Kritik Jadi Evaluasi Kinerja Pemerintah

Bupati juga menekankan pentingnya menerima kritik dari masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah.

“Kritik itu bagian dari barometer kerja kita. Tanpa kritik, kita bisa merasa semuanya sudah baik, padahal belum tentu,” ujarnya.

Disiplin ASN dan Tantangan Anggaran

Selain itu, disiplin kehadiran ASN juga menjadi perhatian penting karena berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan.

Di sisi lain, Bupati mengungkapkan bahwa belanja pegawai di Aceh Besar cukup besar, terutama setelah adanya penambahan tenaga PPPK.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut tetap diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap tenaga yang telah lama mengabdi.

“Kita tetap mengakomodir karena mereka sudah mengabdi dan masih bisa membantu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Admin 08 April

Kaposwil Safrizal ZA: Pemulihan Aceh Pasca Bencana Terus Alami Kemajuan dan Perkembangannya Dinamis

Nasional Safrizal ZA Satgas PRR

Banda Aceh, 7 April 2026 — Pemulihan pasca bencana di Aceh terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PPR) Aceh, Safrizal ZA, dalam media gathering di Banda Aceh menegaskan bahwa capaian rehabilitasi terus dilakukan percepatan, dengan sejumlah aspek layanan publik hampir pulih.

Safrizal menjelaskan bahwa pada aspek pelayanan pemerintahan, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 wilayah sudah kembali normal.

Upaya pembersihan lumpur juga dilaporkan menunjukkan hasil signifikan dengan 92 persen lokasi berhasil ditangani. Untuk lokasi yang masih membutuhkan penanganan terus dikoordinasikan dalam penyiapan alat berat dan sumber daya pendukung lainnya.

Untuk infrastruktur jembatan darurat, TNI telah menyelesaikan 97 unit, sementara Polri merampungkan 95 persen dari target yang ditetapkan.

Sektor kesehatan pun berangsur pulih, dengan seluruh 23 RSUD dan 309 Puskesmas kembali berfungsi penuh, serta 99,6 persen Puskesmas Pembantu sudah beroperasi.

Begitu pula di sektor pendidikan, sebanyak 3.120 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal.

Sedangkan pada aspek hunian, pembangunan Huntara telah rampung 91 persen, sementara Huntap mulai direalisasikan dengan dukungan lintas lembaga.

Ia menekankan bahwa perkembangan pemulihan ini sangat dinamis. “Data progres selalu bergerak mengikuti dinamika lapangan. Ada jembatan yang baru dilaporkan selesai, namun karena keadaan tertentu bisa kembali rusak, dan pada waktu berikutnya sudah selesai dikerjakan lagi. Begitu pula dengan aspek lain, sehingga capaian persentase bisa berubah dari hari ke hari,” ujarnya.

Media gathering ini turut dihadiri oleh jajaran Posko Satgas PRR Wilayah Aceh, perwakilan Kementerian/Lembaga, instansi teknis, serta puluhan jurnalis dari PWI, AJI, IJTI, AMSI, SMSI, dan berbagai media lokal maupun nasional.

Admin 07 April

Satgas PRR Kembali Salurkan Bantuan bagi Warga Aceh Tamiang

Aceh Tamiang Satgas PRR

Aceh Tamiang – Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas PRR Pusat, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (4/4). Menggunakan helikopter, Mendagri mendarat di Lapangan Bima Patra Paya Bedi tepat pukul 10.40 WIB untuk memimpin langsung percepatan pemulihan pascabencana dengan memimpin apel Praja IPDN Gelombang 3 untuk melaksanakan misi kemanusian sejumlah 733 orang.

Didampingi Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Safrizal ZA, Mendagri lanjut meninjau titik operasi dan menyerahkan bantuan secara simbolis bagi warga di Desa Lubuk Sidup (185 KK) dan Desa Sekumur (276 KK).

Dalam aksi kemanusiaan ini, Satgas PRR menyalurkan bantuan komprehensif berupa 1.000 paket peralatan dapur, 100 unit torent air, 400 paket sembako, serta 200 paket perlengkapan ibadah. Mendagri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mempercepat rehabilitasi infrastruktur.

Kepala Posko Satgas PRR Wilayah Aceh, Dr. Safrizal ZA menyerahkan bantuan paket peralatan dapur dan ibadah kepada warga di Mesjid Nurus Salam, Desa Lubuk Sidup, Kec. Sekerak, Aceh Tamiang, pada Sabtu (04/04/2026).FOTO/Dok. SATGAS PRR

“Kehadiran kami di Aceh Tamiang hari ini untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Sebagai Kepala Satgas PRR Pusat, saya ingin memastikan bantuan darurat dan perlengkapan ibadah tersalurkan, sembari kita membangun infrastruktur jangka panjang seperti sumur bor ini," tegas Mendagri.

Senada dengan hal tersebut, Kaposwil Safrizal ZA merinci bahwa 1.000 paket dapur tersebut merupakan komponen dari Paket Hidup Dasar. Langkah ini diambil agar warga memiliki kemandirian pangan, sementara pembangunan sumur bor akan menjadi solusi permanen atas krisis air bersih dan sanitasi di wilayah terdampak.

"Kita sudah melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Bapak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa kita (pemerintah) akan selalu hadir mengawal percepatan rehab rekon untuk masyarakat, khususnya untuk penyediaan air bersih kita akan langsung bangun sumur bor di lokasi (Lubuk Sidup dan Sekumur)", ungkap Safrizal di sela-sela kunjungan.

Admin 05 April

Jelang Lebaran 2026: Kemenhub Tekankan Pentingnya Keselamatan Berlalu Lintas

Lalu lintas Lebaran 2026 Nasional

BOGOR -Menjelang penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub terus berupaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho menyampaikan pentingnya membangun kesadaran masyarakat guna menjamin keselamatan dalam bertransportasi, terlebih ketika adanya peningkatan mobilitas masyarakat seperti saat momen arus mudik Lebaran.

“Kendaraan yang berkeselamatan merupakan harapan seluruh warga negara Indonesia, sehingga masyarakat yang akan melakukan perjalanan memiliki kenyamanan, ketenangan dalam bertransportasi dan selamat sampai tujuan. Penting juga bagi warga untuk mengetahui seperti apa cara memilih kendaraan yang berkeselamatan,” terang Yusuf saat menjadi narasumber Talkshow Aksi Keselamatan di Car Free Day (CFD) Kab. Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/2/2026).

Yusuf menjelaskan, guna menjamin keselamatan bertransportasi, Kemenhub bersama dinas perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota rutin melaksanakan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap angkutan orang. Inspeksi ini bertujuan memastikan kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan administrasi sebelum melayani masyarakat.

“Melalui rampcheck kami ingin memastikan masyarakat yang menggunakan angkutan umum untuk bepergian atau silaturahmi ke kampung halaman dapat merasa tenang, aman, dan nyaman selamat perjalanan. Sehingga dipastikan selamat sampai tujuan dan meminimalisir potensi kecelakaan dan fatalitas korban jiwa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menerangkan hasil inspeksi keselamatan pada angkutan orang dapat dilihat secara visual melalui stiker yang ditempel pada kaca depan kendaraan. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus rampcheck akan diberi stiker sebagai tanda memenuhi aspek, sedangkan kendaraan yang tidak memenuhi aspek administrasi dan teknis saat rampcheck akan ditempelkan stiker silang berwarna merah.

“Untuk masyarakat tolong diperhatikan stiker yang tertempel di kaca depan kendaraan yang akan dinaiki atau disewa. Apabila menemukan kendaraan dengan stiker silang warna merah, sebaiknya tidak menggunakan kendaraan tersebut karena terindikasi tidak memenuhi aspek keselamatan,” ucap Yusuf.

Selain dengan memperhatikan stiker yang tertempel di kaca depan kendaraan, Yusuf juga mengimbau masyarakat dapat menggunakan aplikasi dari Kemenhub yakni Mitra Darat untuk memeriksa status kelaikan jalan angkutan orang yang akan digunakan. Dalam aplikasi Mitra Darat, masyarakat dapat mengetahui status keselamatan kendaraan, meliputi masa berlaku uji berkala (KIR) hingga masa berlaku dokumen izin penyelenggaraan angkutan atau Kartu Pengawasan (KPS).

“Kementerian Perhubungan telah menyiapkan aplikasi Mitra Darat, masyarakat bisa melakukan pengecekan kondisi status kendaraan yang akan digunakan. Caranya dengan mengakses aplikasi Mitra Darat dan masukkan plat nomor kendaraan sehingga akan muncul status keselamatan kendaraan,” katanya.

Adapun bagi masyarakat yang akan bepergian atau mudik menggunakan kendaraan pribadi agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan dengan melakukan perawatan berkala di bengkel tepercaya. Hal lain yang tidak kalah penting, sambung Yusuf, pengemudi diimbau merencanakan rute perjalanan sejak awal, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi cuaca dan jalan, serta menghindari genangan air yang berpotensi mengganggu kestabilan kendaraan.

“Pastikan juga kondisi pengemudi dalam keadaan sehat dan prima. Kami sarankan untuk beristirahat secara berkala setiap dua jam dan tidak memaksakan diri mengemudi lebih dari empat jam tanpa beristirahat,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber lainnya di antaranya Plt. Sesditjen Perhubungan Darat, Ernita Titis Dewi; Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan; Kasubdit Lalu Lintas Antar Kota, Astri Widiani, dan Kabid Sarana dan Transportasi Jalan Dishub Kab. Bogor, Risnandar.

Admin 09 Februari

Wagub Aceh Turun Tangan, Polemik Huntara Bireuen Diputuskan

Aceh bireuen Huntara Pasca Banjir

Bireuen — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).

Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.

Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.

Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.

“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.

Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.

“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.

Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.

Huntap Tunggu SK Bupati

Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.

Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.

“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.

"Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit," kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Jangan Lagi Dipolemikkan

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.

Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []

Admin 09 Februari

Bupati Aceh Besar Hadiri Pelantikan Pengurus KNA Banda Aceh–Aceh Besar

Aceh Aceh Besar

KOTA JANTHO — Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menghadiri pelantikan Pengurus Keluarga Negeri Antara (KNA) Banda Aceh–Aceh Besar Periode 2025–2026, di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (7/2/2026) malam.

Kepengurusan KNA yang dilantik oleh Asisten I Sekda Aceh Drs Syakir MSi tersebut terdiri dari Ketua Umum Sofyan Griantara SH MM, Sekretaris Umum Dr Sahdansyah Putera Jaya, Bendahara Umum Dr Harbiah Gani, Ketua Harian Ichwanul F Serule, Sekretaris Harian Arifin Abdullah SHI MH, Bendahara Harian Ir Gunawan ST MT IPN, serta sejumlah pengurus yang membidangi berbagai sektor organisasi.

Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar H Muharram Idris menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan, meskipun kepengurusan KNA berasal dari berbagai daerah di Aceh. “Meskipun kepengurusan KNA ini berasal dari daerah Gayo maupun Bener Meriah, namun hari ini identitas kita adalah warga Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena itu, mari kita tetap mendukung dan memperkuat Aceh Besar. Kita ini satu, kita ini bersaudara,” ujarnya.

Syech Muharram juga mengajak seluruh pengurus KNA untuk terus saling membahu dan tidak membiarkan perbedaan asal daerah menjadi sekat dalam kebersamaan. “Jangan sampai ada rasa perbedaan hanya karena berasal dari daerah luar Aceh Besar. Kita harus saling mendukung dan bekerja sama demi kemajuan bersama,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Syech Muharram turut menyampaikan belasungkawa atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di kampung halaman para pengurus KNA. “Atas nama Aceh Besar, kami turut berbelasungkawa atas musibah banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita di kampung halaman. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan,” tuturnya.

Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris foto bersama Ketua Pengurus Keluarga Negeri Antara (KNA) Priode 2025-2030 di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Sabtu (07/02/2026). FOTO/MC ACEH BESAR

Lebih lanjut, Syech Muharram menyampaikan bahwa Aceh Besar saat ini menjadi tempat bermukim berbagai paguyuban dari daerah lain. Karena itu, ia berharap sinergi yang terjalin dapat memberi kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. “Banyak paguyuban yang berdomisili di Aceh Besar. Saya berharap kita dapat terus bekerja sama membangun Aceh Besar, sebagaimana pepatah lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” katanya.

Sebelumnya, Asisten I Sekda Aceh Drs Syakir MSi menekankan peran strategis KNA dalam memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. “KNA diharapkan mampu meningkatkan solidaritas, memperkuat kebersamaan, serta menjadi pendukung pemerintah Aceh dalam membangun kepedulian sosial dan semangat gotong royong,” ucapnya.

Wali Kota Banda Aceh Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal dalam sambutannya berharap KNA dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah. “Kami berharap dapat bekerja sama, bersinergi, dan saling memanfaatkan potensi yang ada untuk mendongkrak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat,” kata Illiza.

Di sisi lain, Bupati Aceh Tengah Drs Halil Yoga, M.Si mengharapkan kepengurusan KNA yang baru dapat turut mendukung pembangunan perekonomian masyarakat di wilayah dataran tengah serta membantu warga perantauan yang membutuhkan. “Sampai saat ini masih ada lima desa di Kecamatan Linge yang terisolir pascabanjir. Kami berharap KNA dapat hadir membantu warga yang membutuhkan, meskipun hanya sedikit,” ungkap Halil Yoga.(*)

Foto : Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris foto bersama Ketua Pengurus Keluarga Negeri Antara (KNA) Priode 2025-2030 di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Sabtu (07/02/2026). FOTO/MC ACEH BESAR

Admin 08 Februari

Featured Post

Pentingnya Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat

Tahun 2026 Fokus Peningkatan Kinerja ASN

30 Puskesmas Jadi Ujung Tombak Pelayanan

Kritik Jadi Evaluasi Kinerja Pemerintah

Disiplin ASN dan Tantangan Anggaran