ACEH MEDIA CENTER

Registrasi Biometrik Nomor Seluler Mulai Berlaku

JAKARTA - Pemerintah mulai menerapkan registrasi nomor seluler berbasis biometrik untuk menekan penipuan online yang semakin meresahkan masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, penipuan online dan penyalahgunaan nomor anonim menjadi keluhan utama masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

“Sebagian besar penipuan online berawal dari nomor yang identitasnya tidak jelas. Registrasi biometrik memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid,” ujar Meutya Hafid dalam peluncuran Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) di Jakarta Pusat, Selasa (27/01/2026).

Melalui sistem ini, pendaftaran kartu SIM menggunakan verifikasi wajah yang terhubung dengan NIK. Langkah ini menutup ruang penggunaan nomor sekali pakai yang sering dipakai untuk scam, phishing, dan penyalahgunaan OTP.

Meutya menegaskan, kebijakan ini bertujuan melindungi warga saat berkomunikasi melalui telepon dan pesan digital. Masyarakat diharapkan tidak lagi mudah menjadi korban panggilan atau pesan penipuan.

“Registrasi biometrik tidak membatasi warga. Kebijakan ini melindungi masyarakat sejak awal,” katanya.

Pemerintah juga membatasi jumlah nomor seluler dalam satu identitas serta mewajibkan penyelenggara seluler melindungi data pribadi pelanggan sesuai ketentuan hukum.

Kebijakan ini melanjutkan penataan registrasi kartu SIM yang telah berjalan sejak 2014. Namun pola kejahatan digital yang terus berubah menuntut sistem validasi identitas yang lebih kuat.

Dengan registrasi biometrik nomor seluler, pemerintah menekan penipuan online dari hulu. Warga mendapat perlindungan lebih baik dalam ruang digital yang semakin padat dan berisiko.

Admin 29 Januari

Kaposwil Satgas PRR Aceh Gandeng Kemen PU Konsolidasi Percepatan Klaster Infratsruktur

BANDA ACEH - Gerak cepat ditunjukkan Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, yang menggelar Rapat Konsolidasi Perdana Rabu (28/1/2026) pascaditerbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Gelaran Rapat itu secara khusus membahas klaster infrastruktur yang terdiri dari jalan, jembatan permanen, jembatan bailey dan sungai (termasuk irigasi, Daerah Aliran Sungai/DAS, pengaman sungai, pengaman pantai dan sumur bor.

Rapat yang diselenggarakan di komplek Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh itu dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta jajaran, Perwakilan Pemerintah Aceh, Perwakilan DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda serta para Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pengairan dari 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana hidrometreologi.

"Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota mana provinsi mana Pusat sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya," ujar Safrizal dalam keterangan persnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, dalam paparannya meyampaikan bahwa Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 Personel Kemen PU, pengerahan 44.954 pekerja dimana 30.119 adalah tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana alam di Sumatera.

"Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar 39,49 Triliun Rupiah sebagaiman pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula," sambung Wida.

Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun oleh Posko Satgas Wilayah Aceh dari data primer Jitupasna, dalam klaster infrastruktur yang menjadi ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat 2.303 ruas jalan yang terdiri dari jalan nasional sebanyak 67 titik, jalan provinsi 87 titik dan jalan kabupaten/kota 2.149 titik, sedangkan jembatan permanen sebanyak 1.091 unit yang terdiri dari jembatan nasional 34 titik, jembatan provinsi 98 titik dan jembatan kabupaten/kota sebanyak 959 titik.

Adapun untuk jembatan Bailey sebanyak 59 unit yang telah selesai terbangun sebanyak 18 unit, sedang dibangun 6 unit dan dalam tahap perencanaan sebanyak 35 unit. Sedangkan infrastruktur sungai meliputi 892 unit irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai dan 44 sumur bor.

"Dengan hadirnya satgaswil maka rapat jangan terpisah-pisah, diintegrasikan sekaligus, kerja bareng-bareng dan satu data. Untuk itu overlay data sangat fundamental baik yang sifatnya long list maupun short list untuk mengeliminir tumpang tindih kerja-kerja di lapangan antara kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat," imbuh Safrizal.

Sesuai Direktif Presiden dan Kasatgasnas PRR, dana perimbangan sudah dikembalikan kepada daerah masing-masing maka terdapat dukungan pembiayaan di tiap tingkat pemerintahan. Dalam konteks ini meskipun status tanggap darurat hanya beberapa kabupaten, namun karena Provinsi Aceh masih menetapkan masa tanggap darurat maka mekanisme pengadaan dan pelaksanaan anggarannya dapat menggunakan mekanisme kedaruratan.

"Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data sehingga kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN dapat terukur secara akuntabel dan transparan," sambung Safrizal.

Dalam forum mengemuka apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil peran dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur khususnya jembatan. Inisiatif dari pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga non pemerintah termasuk sektor privat menjadi bagian penting dari upaya percepatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

"Tetapkan prioritas, sinkronkan data termasuk validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta kecepatan dalam kendali waktu menjadi strategi yang diterapkan Satgaswil Aceh. Kita akan update terus progres-progres ini termasuk konsolidasi klaster-klaster lain dengan semangat kolaborasi multi sektor," pungkas Safrizal.

Admin 29 Januari

Pemkab Konawe Salurkan Bantuan 100 Ton Beras untuk Korban Bencana Aceh

Aceh Pasca Banjir Pendidikan

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 ton beras untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh pada Selasa (27/1/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam dari seluruh masyarakat Konawe atas musibah yang menimpa Aceh. Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian nyata untuk membantu meringankan masyarakat Aceh.

”Atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe, kami berusaha untuk berbagi. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Aceh. Musibah ini di luar prediksi kita semua,” ujar Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim.

Syamsul menambahkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan pasca-bencana di Bumi Serambi Mekkah. Mengingat estimasi biaya pemulihan (recovery) diprediksikan mencapai Rp 100 Triliun, ia menekankan pentingnya gotong royong nasional.

”Jika mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, diprediksi Aceh akan pulih normal dalam waktu lima tahun ke depan,” tambahnya.

Menariknya lagi, Syamsul Ibrahim mengungkapkan adanya ikatan emosional pribadi dengan Aceh. Ia mengenang kunjungannya ke Aceh pada tahun 1991 silam sebagai perwakilan senat mahasiswa ekonomi di masa kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan.

Dedikasi keluarga Syamsul terhadap penanganan bencana Aceh juga terlihat dari keterlibatan putrinya sebagai relawan medis.

“Putri saya sudah satu minggu berada di Aceh Tamiang sebagai relawan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Pada hari kedua musibah di Aceh, putri saya meminta izin untuk mendaftar sebagai salah satu relawan,” ucap Syamsul.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan dan perhatian dari masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Konawe.

”Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menitipkan salam untuk masyarakat Konawe dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, beliau berdua masih berada di lapangan mendampingi sejumlah Menteri untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal,” pungkas M. Nasir.

Admin 29 Januari

Bupati Aceh Timur Minta Provinsi Percepat Pembangunan Ruas Jalan Peureulak-Blang Kejren

Aceh Aceh Timur Pasca Banjir Pendidikan

4 Jembatan dan 116 KM Jalan Hingga Perbatasan Gayo Lues Rusak

Aceh Timur - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si, meminta Pemerintah Provinsi Aceh agar mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas jalan lintas provinsi Peureulak–Pinding–Gayo Lues. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kondisi jalan yang rusak parah akibat bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu.

Menurut Al-Farlaky, percepatan pembangunan sangat mendesak mengingat jalur tersebut merupakan akses sentral dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Aceh Timur dan Gayo Lues.

“Kita mendesak Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mempercepat pembangunan karena masih terdapat sejumlah titik longsor dan jalan amblas di sana. Jalur ini sangat penting bagi akses masyarakat Gayo Lues dan Peureulak,” ujar Al-Farlaky dalam keterangan resminya, Senin 26 Januari 2026.

Ia menegaskan, ruas jalan provinsi tersebut merupakan nadi perekonomian masyarakat. Jalur ini setiap hari digunakan untuk distribusi hasil alam dari Gayo Lues ke berbagai daerah seperti Aceh Timur, Langsa, hingga Sumatera Utara, dan sebaliknya menjadi jalur pasokan kebutuhan masyarakat ke wilayah Gayo Lues.

“Warga Gayo Lues saban hari menggunakan jalur ini untuk membawa hasil alam ke pasar, seperti ke Langsa, Aceh Timur, hingga Medan. Begitu pula warga Aceh Timur yang memasok berbagai kebutuhan ke Gayo Lues. Ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi denyut nadi ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, kerusakan jalan akibat banjir dan longsor sepanjang 116 KM dari Kecamatan Peureulak Barat hingga Perbatasan Gayo Lues yang tersebar di 30 titik, dengan dua titik di antaranya mengalami kerusakan parah hingga badan jalan hilang total.

Selain itu, terdapat 4 titik jembatan yang rusak berat, masing-masing dua titik di Gampong Lokop dan dua titik di Gampong Peunaron Lama.

"Kerusakan jalan dan jembatan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, mulai dari Kecamatan Peureulak Barat, Rantau Peureulak, Peunaron, hingga Serbajadi," kata Al- Farlaky.

Terkait langkah administratif, Al-Farlaky menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Surat tersebut berisi permohonan rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan Peureulak–Pinding–Blang Kejren.
“Berdasarkan kondisi tersebut, kami memohon kepada Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas PUPR Aceh, khususnya Bidang Bina Marga, agar dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menindaklanjuti dengan perbaikan serta pembangunan kembali jalan dimaksud demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tandas Al-Farlaky.

Sementara itu, Bupati Al- Farlaky juga menyarankan agar jalan provinsi itu dapat ditingkatkan statusnya sebagai jalan Nasional sehingga proses percepatan pembangunan terwujud.

"Kita juga pernah mengusulkan saat Kepala Staf Presiden (KSP) berkunjung ke Lokop agar jalan provinsi bisa dialihkan ke jalan Nasional. Ini tidak lain untuk proses agar percepatan rehab dan rekonstruksi infrastruktur jalan ini bisa segera terwujud dan Aceh tentunya bisa bangkit kembali baik mulai dari pedalaman hingga perkotaan," pungkas Al- Farlaky.(*)

Admin 27 Januari

Sekda Aceh Lantik 201 Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Aceh

Aceh Pendidikan Sekda Aceh

BANDA ACEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir melantik 201 Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Pemerintah Aceh, Senin (26/1/2026), di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh.

Dalam pelantikan itu, Sekda menegaskan peran strategis kepala sekolah dalam menyelamatkan masa depan pendidikan Aceh.

M Nasir mengapresiasi capaian Aceh yang berhasil menembus peringkat lima nasional kelulusan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025. Capaian tersebut, kata dia, merupakan hasil dedikasi dan kerja keras para insan pendidikan di Aceh.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah mendorong peringkat Aceh di tingkat nasional,” ujarnya.

Namun di balik capaian itu, Sekda Aceh mengingatkan persoalan serius yang masih membayangi dunia pendidikan. Meski Pemerintah Aceh pada 2025 telah menyalurkan beasiswa kepada 93.579 anak yatim di seluruh daerah dan semua jenjang pendidikan, masih terdapat sekitar 56 ribu anak usia 16–18 tahun yang tidak bersekolah.

“Kalau ini tidak cepat kita tangani, maka akan menjadi bom waktu bagi proses pembangunan Aceh,” tegas M Nasir.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menurunkan angka tersebut secara signifikan dalam lima tahun ke depan.

Menurutnya, pelantikan kepala sekolah bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk kepercayaan negara. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam menentukan iklim dan arah pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

“Sekolah tidak hanya membutuhkan fasilitas, tetapi juga kepemimpinan yang mumpuni dan berkualitas,” katanya.

M Nasir juga menyoroti tantangan pascabencana yang masih dihadapi sejumlah lembaga pendidikan di Aceh. Ia mendorong para kepala sekolah untuk menjadi motor pemulihan sekaligus penggerak peningkatan prestasi pendidikan.

“Ciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman bagi anak,” pesan Sekda.

Selain itu, ia meminta seluruh kepala sekolah turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pemerintah menciptakan generasi unggul, cerdas, dan bebas stunting.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Anggota DPRA Yahdi Hasan, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qohar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.

Admin 27 Januari

Sekda Aceh Dorong Percepatan Pemanfaatan Kayu Hanyutan Pascabanjir

Aceh Pasca Banjir Sekda Aceh

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S. IP., MPA, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana banjir sebagai sumber daya material untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) pascabencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh pada Rapat Koordinasi Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan yang berlangsung di Ruang Rapat Potensi Daerah, Sekretariat Daerah Aceh, Senin (26/1).

Dalam arahannya, M. Nasir menegaskan perlunya percepatan aktivasi tim pemanfaatan kayu hanyutan tersebut. Ia menilai, keterlambatan dalam pelaksanaan hal ini dapat berpotensi menyebabkan kayu rusak dan hilang, sehingga kayu-kayu tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, “tim ini harus segera diaktifkan, untuk optimalisasi kerja terhadap pemanfaatan kayu hanyutan yang saat ini cukup masif di beberapa daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, M. Nasir juga menekankan pentingnya mekanisme yang jelas agar seluruh proses dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Ia menyebutkan, pemanfaatan kayu hanyutan ini diupayakan rampung sebelum bulan suci Ramadan. Ia juga menegaskan bahwa kayu hanyutan tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat terdampak dan bukan untuk tujuan komersial. M. Nasir mengimbau agar seluruh proses pemanfaatan kayu hanyutan tersebut dikawal dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, S.P., M.M., menjelaskan bahwa tim pemanfaatan kayu hanyutan memiliki tiga tugas utama, yaitu melakukan identifikasi dan pendataan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya material, menetapkan status kayu terbawa banjir menjadi kayu hanyutan melalui deklarasi bersama, serta mengurus penerbitan surat keterangan legalitas kayu hanyutan.

Ia menegaskan bahwa kayu hanyutan hanya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan rumah masyarakat terdampak. Ia melaporkan, hingga saat ini proses identifikasi telah dilakukan di sekitar 50 titik terdampak dan masih terus berlanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk tim aksi guna mempercepat proses identifikasi dan penetapan status kayu hanyutan.

“Perlu dibentuk tim khusus di masing-masing sektor serta mengakomodir lebih banyak tenaga ahli, agar proses identifikasi dan penentuan status kayu dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Ia juga mengimbau para kepala daerah agar tidak mendistribusikan kayu kepada masyarakat sebelum statusnya jelas secara hukum, guna menghindari penyalahgunaan, pemanfaatan yang tidak tepat, atau potensi konflik terkait kepemilikan kayu.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya pascabencana secara bertanggung jawab, guna mendukung percepatan pemulihan dan meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Aceh. [

Admin 27 Januari

Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Duka di Aceh Utara

Aceh Aceh Utara Nasional

Aceh Utara - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan santunan korban meninggal dunia akibat bencana banjir kepada 270 ahli waris di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sabtu (24/1/2026).

Bagi ahli waris korban meninggal mendapatkan santunan Rp15 juta dan korban luka mendapatkan santunan Rp5 juta. Total santunan yang kali ini disalurkan yakni sebesar Rp4.050.000.000.

"Sesuai arahan Presiden, semua pihak kementerian dan lembaga membantu salah satunya Kementerian Sosial memberikan santunan bagi keluarga yang meninggal dunia dan luka akibat bencana beberapa waktu yang lalu," kata Gus Ipul ditemui usai kegiatan.

Hingga saat ini, total 836 jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menerima santunan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Gus Ipul mengatakan dalam penanganan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dam Sumatera Barat, pemerintah memiliki mekanisme khusus. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk bekerjasama menanggulangi dampak bencana.

Untuk Kemensos, selain memberikan santunan duka dan santunan untuk korban luka juga akan memberikan beberapa

bantuan di antaranya bantuan perabotan rumah senilai Rp3 juta per keluarga, kemudian bantuan jaminan hidup (jadup) senilai Rp450 ribu per orang per bulan yang akan diberikan selama 3 bulan.

Di samping itu, korban terdampak juga akan menerima bantuan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi senilai Rp5 juta per keluarga.

Semua bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengusulan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Wali Kota, kemudian penetapan daftar normatif melalui Muspida, dan validasi Mendagri selaku satgas rehabilitasi.

"Jadi Bapak dan Ibu sekalian, data-datanya kami terima dari Pemerintah Daerah, perlu waktu sedikit untuk verifikasi dan validasi," ungkapnya.

Sementara itu; Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana banjir khususnya di Aceh Utara.

"Dalam kesempatan ini kami menyampaikan, kita patut dan harus mengapresiasi dan menghargai semua pihak, yang selama dua bulan musibah ini telah melanda, dari unsur manapun yang sudah bersama-sama membantu dan memasang badan untuk kepentingan penanganan bencana di Aceh Utara," ujar Tarmizi.

Pada kegiatan ini, turut hadir Anggota DPD RI Azhari Cage, Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Wakil Bupati Aceh Utara, Forkopimda Aceh Utara, serta stakeholder terkait lainnya

Admin 25 Januari

Perkuat Konektivitas, Diskominfo Aceh Utara Revitalisasi Jaringan Radio HT Pascabanjir

Aceh Aceh Utara

Aceh Utara - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfosa) Kabupaten Aceh Utara terus memacu perbaikan infrastruktur jaringan komunikasi Radio Handy Talky (HT) di tengah masa pemulihan pascabanjir.

Langkah ini diambil untuk memastikan semangat "Aceh Utara Bangkit" didukung oleh sistem komunikasi yang tangguh dan tidak hanya mengandalkan jaringan seluler semata.

Kepala Dinas Kominfosa Aceh Utara, Halidi, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa ketersediaan jaringan radio komunikasi merupakan prioritas utama untuk menjamin kelancaran koordinasi antara pimpinan daerah dengan petugas di lapangan, terutama di wilayah yang mengalami kendala sinyal ponsel.

"Kami bergerak cepat melakukan perbaikan infrastruktur ini agar koordinasi pemulihan tidak terhambat. Radio HT adalah alat komunikasi vital yang sangat handal dalam situasi pascabencana karena sifatnya yang mandiri dan tidak bergantung pada infrastruktur seluler publik," ujar Halidi, S.Sos., M.M.

Optimalisasi Jaringan di Lapangan
Secara teknis, proses perbaikan jaringan dan perangkat radio ini dipimpin oleh Kepala Bidang terkait, Nanda Imanda, S.T. Fokus utama tim teknis saat ini adalah melakukan pengecekan ulang seluruh repeater (pemancar ulang) dan memastikan frekuensi telah tersinkronisasi dengan baik di seluruh titik posko pemulihan.

Sekretaris Kominfosa Aceh Utara, Hamdani, S.Ag., M.Sos., menambahkan bahwa informasi yang bersumber dari lapangan harus mengalir tanpa jeda (real-time).

"Sumber informasi dari bawah harus cepat sampai ke pusat komando. Dengan Radio HT, alur instruksi dapat dilakukan secara kolektif dan instan. Ini merupakan bagian dari upaya kita agar Aceh Utara segera bangkit dari dampak banjir," jelas Hamdani, S.Ag., M.Sos.

Target Perbaikan Komunikasi:
Stabilitas Sinyal Radio: Memastikan jangkauan frekuensi mencakup seluruh kecamatan terdampak.

Integrasi Jalur Koordinasi:
Menyatukan kanal komunikasi antara BPBD, Dinas Sosial, dan unsur pimpinan daerah.
Keandalan Perangkat: Memastikan perangkat HT di tangan petugas dalam kondisi siap pakai 24 jam.

Dengan optimalnya jaringan komunikasi radio ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara optimis proses pemulihan infrastruktur dan penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terukur.

Admin 25 Januari

Featured Post

4 Jembatan dan 116 KM Jalan Hingga Perbatasan Gayo Lues Rusak