Pemkab Aceh Tamiang Jelaskan Alur Bantuan Banjir

Pemkab Aceh Tamiang Jelaskan Alur Bantuan Banjir

Aceh Tamiang Pasca Banjir

ACEH TAMIANG — Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memberikan klarifikasi terkait simpang siur informasi mengenai pengelolaan bantuan bagi korban banjir bandang yang beredar di masyarakat.

Pemkab menegaskan bahwa dana bantuan, baik untuk perbaikan rumah maupun bantuan sosial, tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Pusat.

Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, M. Farij, menjelaskan bahwa pemerintah daerah hanya berperan dalam proses pendataan, verifikasi lapangan, dan pengusulan penerima bantuan agar tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak memegang fisik dana bantuan tersebut. Peran kami fokus pada pendataan, verifikasi faktual, serta memastikan penerima manfaat sesuai dengan data,” ujar Farij.

Ia menambahkan, mekanisme penyaluran bantuan telah diatur secara nasional dengan sistem yang ketat, transparan, dan berbasis data terpadu.

Dalam skema yang diterapkan, bantuan jaminan hidup (jadup) serta bantuan peralatan disalurkan melalui lembaga resmi seperti PT Pos Indonesia. Sementara itu, bantuan stimulan perbaikan rumah langsung ditransfer ke rekening penerima melalui perbankan, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sistem ini dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

“Anggapan bahwa dana bantuan mengendap di kas daerah adalah tidak tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Farij menjelaskan bahwa pencairan bantuan perbaikan rumah dilakukan secara bertahap sesuai pedoman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tahap awal sebesar 80 persen diberikan untuk memulai pembangunan, sedangkan sisa 20 persen dicairkan setelah adanya verifikasi progres di lapangan.

Ia juga mengakui adanya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait administrasi seperti ketidaksesuaian data kependudukan, proses verifikasi ahli waris, hingga prosedur perbankan.

“Kendala teknis ini sering disalahartikan sebagai penundaan oleh daerah, padahal merupakan bagian dari prosedur keamanan administrasi dan perbankan,” jelas Farij.

Pemkab Aceh Tamiang mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang beredar di media sosial.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

Masyarakat diharapkan merujuk pada sumber resmi guna menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat upaya pemulihan bersama di Aceh Tamiang.

Admin 14 April

Harga Minyak Dunia Tembus $103 per Barel Usai AS Umumkan Blokade Iran

Harga Minyak Dunia Tembus $103 per Barel Usai AS Umumkan Blokade Iran

Internasional konflik Timur Tengah Selat Hormuz Timur Tengah

Harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus angka psikologis $103 per barel setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana blokade terhadap Iran. Kebijakan ini memicu kekhawatiran besar di pasar energi global dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi internasional.

Lonjakan harga tersebut terjadi pada perdagangan Minggu, ketika minyak mentah Brent—patokan harga global—mengalami kenaikan lebih dari 8 persen. Kenaikan ini sekaligus menandai kembalinya harga minyak ke atas level $100 per barel, sebuah ambang penting yang terakhir kali terlampaui saat harga sempat menyentuh $111 per barel beberapa hari sebelumnya.

Keputusan AS untuk memberlakukan blokade diumumkan setelah gagalnya pembicaraan gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Pemerintah AS melalui militer menyatakan akan mengerahkan angkatan laut untuk mengontrol lalu lintas kapal di Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia.

Namun, dalam pernyataan lanjutan, Komando Pusat AS menegaskan bahwa blokade tidak sepenuhnya total. Operasi tersebut hanya akan menargetkan kapal yang bepergian ke dan dari Iran, sementara kapal lain masih diizinkan melintas.

Blokade ini dijadwalkan mulai berlaku pada Senin pukul 10 pagi waktu AS atau sekitar 14.00 GMT. Meski demikian, ketidakpastian tetap tinggi karena potensi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Dampak Langsung ke Pasar Energi Global

Ketegangan geopolitik ini langsung berdampak pada harga energi. Sebelumnya, harga minyak sempat mengalami fluktuasi besar akibat konflik antara AS, Israel, dan Iran yang telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir.

Setelah sempat menyentuh angka $119 per barel bulan lalu, harga minyak turun drastis hingga di bawah $92 per barel ketika kedua negara menyepakati gencatan senjata sementara selama dua minggu. Namun, kegagalan diplomasi terbaru kembali mendorong harga naik secara signifikan.

Iran sendiri sebelumnya sempat memberlakukan pembatasan lalu lintas di Selat Hormuz dengan sistem inspeksi ketat. Akibatnya, jumlah kapal yang melintas menurun drastis. Data dari perusahaan intelijen maritim menunjukkan bahwa hanya 17 kapal yang melintas dalam satu hari terakhir, jauh dibandingkan kondisi normal yang mencapai sekitar 130 kapal per hari.

Pasar Saham Asia Ikut Tertekan

Tidak hanya sektor energi, pasar saham global juga terkena dampak. Sejumlah indeks utama di Asia dibuka melemah pada awal pekan.

Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat turun sekitar 0,9 persen dalam perdagangan pagi. Sementara itu, indeks KOSPI di Korea Selatan mengalami penurunan lebih dari 1 persen.

Di sisi lain, kontrak berjangka saham Amerika Serikat juga menunjukkan tren negatif. Kontrak yang terkait dengan S&P 500 turun sekitar 0,8 persen, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi global.

Ancaman Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia

Para analis menilai bahwa lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik dapat berdampak luas terhadap ekonomi global. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan inflasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menekan daya beli masyarakat di berbagai negara.

Selain itu, gangguan pada jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz dapat memperburuk kondisi pasokan global. Jika situasi terus memanas, bukan tidak mungkin harga minyak kembali melonjak ke level yang lebih tinggi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama saat ini antara lain:

• Potensi eskalasi konflik antara AS dan Iran
• Gangguan lebih lanjut pada distribusi energi global
• Dampak terhadap inflasi dan ekonomi dunia
• Reaksi lanjutan dari pasar saham global

Selama ketegangan ini belum mereda, volatilitas harga minyak diperkirakan akan tetap tinggi. Investor dan pelaku pasar pun diimbau untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi geopolitik.

Lonjakan harga minyak hingga menembus $103 per barel menjadi sinyal kuat bahwa pasar global sangat sensitif terhadap konflik geopolitik, terutama yang melibatkan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kebijakan blokade oleh AS terhadap Iran telah memicu ketidakpastian besar yang tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga pasar keuangan global.

Jika situasi terus memburuk, dunia berpotensi menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar dalam waktu dekat.

Admin 13 April

Pembicaraan AS–Iran di Pakistan Belum Capai Kesepakatan, Diplomasi Dipastikan Berlanjut

Pembicaraan AS–Iran di Pakistan Belum Capai Kesepakatan, Diplomasi Dipastikan Berlanjut

Internasional konflik Timur Tengah Selat Hormuz

Islamabad – Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung maraton selama 21 jam di Islamabad, Pakistan, belum menghasilkan kesepakatan. Namun demikian, kedua pihak dipastikan masih membuka ruang dialog lanjutan di tengah kompleksitas isu yang dibahas.

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, yang memimpin delegasi Washington, menyatakan bahwa perbedaan mendasar masih menjadi penghambat utama tercapainya kesepakatan, khususnya terkait program nuklir Iran.

“Kami belum mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan yang perlu dijembatani,” ujar Vance kepada wartawan usai pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Isu Nuklir dan Keamanan Kawasan Jadi Fokus Utama

Amerika Serikat menekankan pentingnya komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, termasuk membatasi akses terhadap teknologi yang berpotensi mempercepat pengembangannya. Sementara itu, Iran menganggap isu tersebut perlu dibahas secara komprehensif bersama aspek keamanan regional lainnya.

Selain isu nuklir, pembahasan juga mencakup dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk posisi strategis Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi energi global.

Iran Tekankan Proses Diplomasi Bertahap

Pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baghaei, menyampaikan bahwa sejak awal tidak ada ekspektasi kesepakatan dapat dicapai dalam satu putaran perundingan.

Ia menegaskan bahwa proses diplomasi membutuhkan waktu serta komunikasi berkelanjutan dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara di kawasan.

Perbedaan Kepentingan Masih Tajam

Selain pembebasan aset yang dibekukan, Iran juga mengajukan sejumlah tuntutan lain seperti kompensasi konflik dan penguatan jaminan keamanan kawasan. Namun, sejumlah tuntutan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan posisi Amerika Serikat dan sekutunya.

Di sisi lain, Israel sebagai sekutu AS tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa langkah militer terhadap Iran dan kelompok sekutunya masih akan berlanjut.

Pakistan Dorong Kelanjutan Dialog Damai

Sebagai tuan rumah sekaligus mediator, pemerintah Pakistan mendorong kedua pihak untuk terus melanjutkan dialog secara konstruktif.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyampaikan harapan agar proses negosiasi tetap berjalan dengan semangat positif guna mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan.

Dampak Global dan Stabilitas Energi

Ketegangan yang berlangsung tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga memicu kekhawatiran global, terutama terkait pasokan energi dunia. Gangguan di Selat Hormuz berpotensi memengaruhi distribusi sekitar 20 persen minyak dan gas global.

Sejak konflik meningkat pada Februari 2026, ribuan korban jiwa dilaporkan dan sejumlah infrastruktur sipil maupun militer mengalami kerusakan.

Diplomasi Masih Menjadi Harapan

Meskipun belum tercapai kesepakatan, berbagai pihak menilai jalur diplomasi tetap menjadi solusi utama dalam meredakan ketegangan. Sejarah panjang negosiasi antara kedua negara menunjukkan bahwa proses menuju kesepakatan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kepercayaan yang dibangun secara bertahap.

Admin 12 April

Pemerintah Siapkan Beras SPHP 2 Kg, Perluas Akses Pangan bagi Masyarakat Kecil

Pemerintah Siapkan Beras SPHP 2 Kg, Perluas Akses Pangan bagi Masyarakat Kecil

Beras SPHP Ekonomi

JAKARTA — Pemerintah berencana menghadirkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan 2 kilogram (kg) sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini cenderung membeli beras dalam jumlah kecil.

Selama ini, beras SPHP yang disalurkan melalui Perum Bulog tersedia dalam kemasan 5 kg. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang hanya mampu membeli beras dalam kisaran 1 hingga 2 kg, terutama di pasar tradisional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menilai penyediaan kemasan 2 kg akan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengakses beras bersubsidi.

“Kalau kita melihat di pasar, memang masih ada masyarakat yang membeli beras dalam jumlah kecil, sekitar satu sampai dua kilogram. Karena itu, kemasan 2 kilogram menjadi relevan,” ujar Ketut di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penguatan Skema Distribusi dan Subsidi

Ketentuan mengenai variasi kemasan beras SPHP telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026. Dalam beleid tersebut, Perum Bulog diperkenankan menyalurkan beras SPHP dalam dua jenis kemasan, yakni 5 kg dan 2 kg.

Sementara itu, kemasan 50 kg tetap dialokasikan secara khusus bagi wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi geografis dan distribusi logistik di wilayah tersebut.

Pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Untuk kemasan 5 kg, masyarakat dapat membeli hingga lima kemasan, sedangkan untuk kemasan 2 kg dibatasi maksimal dua kemasan. Beras SPHP yang telah dibeli tidak diperkenankan untuk

 diperjualbelikan kembali karena mengandung unsur subsidi negara.

Baca Juga : Bupati Syech Muharram Bersama Ketum Tani Merdeka Don Muzakir Panen Raya Jagung di Aceh Besar

Menjaga Stabilitas Harga dan Inflasi

Program beras SPHP merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pada 2026, program ini ditargetkan mampu menyalurkan hingga 828 ribu ton beras dengan dukungan anggaran subsidi sebesar Rp4,97 triliun.

Distribusi beras SPHP difokuskan pada daerah non-sentra produksi padi serta wilayah yang tidak sedang mengalami panen raya. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi harga gabah petani agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Data Badan Pangan Nasional mencatat, hingga 7 April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 82,8 juta kilogram. Capaian ini turut berkontribusi dalam menjaga inflasi beras tetap terkendali.

Berdasarkan data terbaru, inflasi beras secara bulanan pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,65 persen, sementara inflasi tahunan berada di level 3,71 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mengalami lonjakan signifikan.

Respons terhadap Kebutuhan Masyarakat

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan penyediaan kemasan 2 kg merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat.

“Kalau masyarakat membutuhkan, pemerintah harus hadir. Ukuran kemasan bisa disesuaikan, yang penting kebutuhan rakyat terpenuhi,” ujarnya.

Dengan adanya variasi kemasan ini, pemerintah berharap distribusi beras SPHP semakin tepat sasaran serta mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Admin 12 April

Mualem Lantik Tiga Kepala SKPA, Tekankan Percepatan Kinerja dan Serapan Anggaran

Mualem Lantik Tiga Kepala SKPA, Tekankan Percepatan Kinerja dan Serapan Anggaran

Aceh Mualem SKPA

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, melantik tiga Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam sebuah prosesi di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (10/4/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam pelantikan itu, T. Banta Nuzullah, S.Pd dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (Eselon II.a), Muhammad Junaidi, SH, MH menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (Eselon II.b), serta Gamal Abdul Nasir, S.STP, MM sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh (Eselon II.b).

Usai mengambil sumpah jabatan, Mualem menekankan pentingnya kinerja yang baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan.

“Kerja yang baik dan bertanggung jawab. Segera selesaikan dan benahi hal-hal dalam pemerintahan,” ujar Mualem.

Mualem juga menyoroti kebijakan pola kerja empat hari dalam sepekan yang saat ini diterapkan, sehingga menurutnya para pejabat harus mampu memacu kinerja agar tetap optimal.

“Apalagi sekarang kerja di kantor empat hari seminggu, karena itu harus dipacu,” tegasnya.

Selain itu, Mualem meminta agar para kepala SKPA dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dengan menjalankan berbagai program yang telah direncanakan, sehingga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

“Sebanyak mungkin habiskan anggaran, jalankan program agar anggaran tahun ini terserap semaksimal mungkin dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” katanya.

Mualem berharap, dalam empat tahun ke depan, para pejabat yang dilantik dapat berperan aktif dalam mengayomi dan mendorong kemajuan Aceh.

“Ini harapan kita semua supaya Aceh lebih baik dan maju. Selama empat tahun ke depan, bapak-bapaklah yang ikut berperan mengayomi Aceh,” pungkas Mualem.

Pelantikan itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir, Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur, seluruh Kepala SKPA dan Ketua DWP Aceh Malahayati 

Admin 11 April

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Aceh Huntara Nasional Pasca Banjir

Salah satu dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu ialah timbulnya kayu hanyutan yang terbawa arus banjir.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu hanyutan dengan beragam cara, sebagai bagian strategi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan telah merancang skema pemanfaatannya sebagai material membangun hunian hingga digunakan untuk kebutuhan kalangan industri.

"Kemudian juga (bisa) dipakai masyarakat membangun (hunian) sendiri juga silakan," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Data Satgas PRR pada 2 April 2026 mencatat realisasi pemanfaatan kayu hanyutan telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak. Adapun rinciannya di Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Utara mencatat volume kayu sebanyak 2.112,11 meter kubik telah dimanfaatkan untuk pembangunan huntara.

Sementara, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 572,4 meter kubik kayu yang saat ini menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk penetapan peruntukannya.

Di Provinsi Sumut yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 329,24 meter kubik kayu untuk pembangunan huntara, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.  Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 93,39 meter kubik kayu telah digunakan untuk mendukung pemulihan rumah warga terdampak.

Sementara itu, di Sumbar tepatnya di Kota Padang mencatat volume kayu hanyutan sebanyak 1.996,58 meter kubik telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tito mengatakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana sejalan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 tahun 2026, yang mengatur pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana sebagai sumber daya material untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tito juga menekankan agar bagian kayu hanyutan yang berukuran kecil dan kurang ekonomis sebisa mungkin dimanfaatkan pemerintah daerah (pemda) agar bisa menjadi pemasukan asli daerah (PAD). Semisal dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batu bata atau bahan bakar pembangkit listrik.

"Mekanismenya (melalui) kerja sama dan pendapatannya menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan percepatan pemanfaatan kayu hanyutan akan terus dilakukan sampai seluruh tumpukan kayu hanyutan bersih di seluruh titik. Ia mengungkap kondisi terkini sudah sebagian besar tumpukan kayu hanyutan di tiga daerah terdampak berkurang signifikan.

"Kayu (hanyutan) di Aceh sekiar 70 persen sudah ditangani, ada 30 persen belum ditangani, terutama yang di pedalaman. Kemudian di Sumbar 99 persen tertangani, dan di Sumut sudah 90 persen di Tapanuli Tengah dan Tapanulis Selatan," kata Tito.

Admin 11 April

Gaji Keuchik di Aceh Besar Sudah Bisa Dicairkan, 60 Gampong Langsung Ajukan ADG 2026

Gaji Keuchik di Aceh Besar Sudah Bisa Dicairkan, 60 Gampong Langsung Ajukan ADG 2026

Aceh Aceh Besar

Gaji Keuchik di Aceh Besar Akhirnya Bisa Dicairkan

Kota Jantho — Kabar baik bagi para keuchik dan aparatur gampong di Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan Peraturan Bupati (Perbub) tentang pencairan dan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2026 telah resmi rampung, sehingga proses pencairan dana, termasuk gaji keuchik, kini sudah bisa diajukan.

Kepastian ini menjadi angin segar setelah sebelumnya sempat muncul polemik terkait keterlambatan pencairan hak aparatur gampong. Dengan regulasi yang kini telah tuntas, pemerintah gampong diminta segera melengkapi berkas administrasi agar pencairan bisa diproses tanpa hambatan.

Sekretaris Daerah Aceh Besar, Bahrul Jamil S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan hingga harmonisasi Perbub sudah selesai.

“Alhamdulillah, seluruh proses penyusunan dan harmonisasi Perbub Aceh Besar tentang pencairan dan penggunaan ADG sudah selesai. Saat ini pemerintah gampong sudah dapat mengajukan usulan pencairan dengan melengkapi persyaratan administrasi,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Menurut Bahrul Jamil yang akrab disapa BJ, Pemkab Aceh Besar membuka ruang bagi seluruh gampong untuk segera memproses pengajuan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian regulasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar semua proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Sekarang polemik gaji keuchik sudah kita anggap selesai. Saya minta kepada para keuchik untuk menyiapkan berkas usulan ke kecamatan,” tegasnya.

60 Gampong Sudah Ajukan Pencairan ADG 2026

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Jakfar S.P., M.Si, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai menerima usulan pencairan dari pemerintah gampong.

Per 9 April 2026, tercatat 60 gampong dari tujuh kecamatan telah mengajukan pencairan ADG dan saat ini sedang diproses ke BPKD

Admin 10 April

Iran Bongkar Dugaan Motif Netanyahu Perpanjang Perang, Singgung Kasus Korupsi

Internasional Timur Tengah

Iran Bongkar Dugaan Motif Netanyahu Perpanjang Perang, Singgung Kasus Korupsi

Teheran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dinilai berupaya memperpanjang konflik di kawasan. Hal ini disampaikan di tengah upaya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menilai langkah Netanyahu yang terus melancarkan serangan ke Lebanon diduga berkaitan dengan kasus hukum yang tengah dihadapinya.

Singgung Kasus Korupsi Netanyahu

Araghchi menyoroti sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu yang dijadwalkan kembali digelar dalam waktu dekat. Ia mengisyaratkan konflik yang terus berlanjut dapat menjadi upaya pengalihan isu dari proses hukum tersebut.

“Gencatan senjata di kawasan, termasuk di Lebanon, bisa mempercepat proses hukum terhadap dirinya,” ujar Araghchi melalui pernyataan di media sosial.

Ketegangan dengan AS dan Israel

Iran juga memperingatkan Amerika Serikat agar tidak membiarkan situasi semakin memburuk akibat aksi militer Israel di Lebanon. Serangan tersebut disebut menargetkan kelompok Hizbullah yang merupakan sekutu Iran.

Teheran mengklaim Lebanon termasuk dalam cakupan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dibahas bersama Amerika Serikat.

Namun, pihak Gedung Putih membantah bahwa kesepakatan tersebut mencakup seluruh tuntutan Iran, termasuk situasi di Lebanon.

Ancaman Respons dari Iran

Sejumlah pejabat Iran menyebut kemungkinan respons terhadap serangan Israel, termasuk opsi militer maupun langkah strategis seperti pengendalian jalur pelayaran penting.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah meminta Israel untuk menurunkan intensitas operasi militernya.

“Kami sudah berbicara, dan diharapkan situasi bisa lebih mereda,” ujar Trump dalam wawancara dengan media.

Persidangan Netanyahu Kembali Dilanjutkan

Pengadilan di Yerusalem mengonfirmasi bahwa sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu akan kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat konflik yang terjadi.

Netanyahu diketahui menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk dugaan menerima gratifikasi serta upaya memengaruhi pemberitaan media untuk kepentingan politik.

Meski demikian, Netanyahu berulang kali membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut proses hukum yang dijalaninya bermotif politik.

---

Baca juga:
Berita internasional terbaru hari ini
Perkembangan konflik global terkini

Admin 10 April