ACEH MEDIA CENTER

Jelang Lebaran 2026: Kemenhub Tekankan Pentingnya Keselamatan Berlalu Lintas

BOGOR -Menjelang penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub terus berupaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho menyampaikan pentingnya membangun kesadaran masyarakat guna menjamin keselamatan dalam bertransportasi, terlebih ketika adanya peningkatan mobilitas masyarakat seperti saat momen arus mudik Lebaran.

“Kendaraan yang berkeselamatan merupakan harapan seluruh warga negara Indonesia, sehingga masyarakat yang akan melakukan perjalanan memiliki kenyamanan, ketenangan dalam bertransportasi dan selamat sampai tujuan. Penting juga bagi warga untuk mengetahui seperti apa cara memilih kendaraan yang berkeselamatan,” terang Yusuf saat menjadi narasumber Talkshow Aksi Keselamatan di Car Free Day (CFD) Kab. Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/2/2026).

Yusuf menjelaskan, guna menjamin keselamatan bertransportasi, Kemenhub bersama dinas perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota rutin melaksanakan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap angkutan orang. Inspeksi ini bertujuan memastikan kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan administrasi sebelum melayani masyarakat.

“Melalui rampcheck kami ingin memastikan masyarakat yang menggunakan angkutan umum untuk bepergian atau silaturahmi ke kampung halaman dapat merasa tenang, aman, dan nyaman selamat perjalanan. Sehingga dipastikan selamat sampai tujuan dan meminimalisir potensi kecelakaan dan fatalitas korban jiwa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menerangkan hasil inspeksi keselamatan pada angkutan orang dapat dilihat secara visual melalui stiker yang ditempel pada kaca depan kendaraan. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus rampcheck akan diberi stiker sebagai tanda memenuhi aspek, sedangkan kendaraan yang tidak memenuhi aspek administrasi dan teknis saat rampcheck akan ditempelkan stiker silang berwarna merah.

“Untuk masyarakat tolong diperhatikan stiker yang tertempel di kaca depan kendaraan yang akan dinaiki atau disewa. Apabila menemukan kendaraan dengan stiker silang warna merah, sebaiknya tidak menggunakan kendaraan tersebut karena terindikasi tidak memenuhi aspek keselamatan,” ucap Yusuf.

Selain dengan memperhatikan stiker yang tertempel di kaca depan kendaraan, Yusuf juga mengimbau masyarakat dapat menggunakan aplikasi dari Kemenhub yakni Mitra Darat untuk memeriksa status kelaikan jalan angkutan orang yang akan digunakan. Dalam aplikasi Mitra Darat, masyarakat dapat mengetahui status keselamatan kendaraan, meliputi masa berlaku uji berkala (KIR) hingga masa berlaku dokumen izin penyelenggaraan angkutan atau Kartu Pengawasan (KPS).

“Kementerian Perhubungan telah menyiapkan aplikasi Mitra Darat, masyarakat bisa melakukan pengecekan kondisi status kendaraan yang akan digunakan. Caranya dengan mengakses aplikasi Mitra Darat dan masukkan plat nomor kendaraan sehingga akan muncul status keselamatan kendaraan,” katanya.

Adapun bagi masyarakat yang akan bepergian atau mudik menggunakan kendaraan pribadi agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan dengan melakukan perawatan berkala di bengkel tepercaya. Hal lain yang tidak kalah penting, sambung Yusuf, pengemudi diimbau merencanakan rute perjalanan sejak awal, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi cuaca dan jalan, serta menghindari genangan air yang berpotensi mengganggu kestabilan kendaraan.

“Pastikan juga kondisi pengemudi dalam keadaan sehat dan prima. Kami sarankan untuk beristirahat secara berkala setiap dua jam dan tidak memaksakan diri mengemudi lebih dari empat jam tanpa beristirahat,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber lainnya di antaranya Plt. Sesditjen Perhubungan Darat, Ernita Titis Dewi; Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan; Kasubdit Lalu Lintas Antar Kota, Astri Widiani, dan Kabid Sarana dan Transportasi Jalan Dishub Kab. Bogor, Risnandar.

Admin 09 Februari

Wagub Aceh Turun Tangan, Polemik Huntara Bireuen Diputuskan

Aceh bireuen Huntara Pasca Banjir

Bireuen — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).

Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.

Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.

Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.

Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.

“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.

Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.

“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.

Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.

Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.

Huntap Tunggu SK Bupati

Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.

Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.

“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.

"Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit," kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Jangan Lagi Dipolemikkan

Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.

Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []

Admin 09 Februari

Bupati Aceh Besar Hadiri Pelantikan Pengurus KNA Banda Aceh–Aceh Besar

Aceh Aceh Besar

KOTA JANTHO — Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menghadiri pelantikan Pengurus Keluarga Negeri Antara (KNA) Banda Aceh–Aceh Besar Periode 2025–2026, di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (7/2/2026) malam.

Kepengurusan KNA yang dilantik oleh Asisten I Sekda Aceh Drs Syakir MSi tersebut terdiri dari Ketua Umum Sofyan Griantara SH MM, Sekretaris Umum Dr Sahdansyah Putera Jaya, Bendahara Umum Dr Harbiah Gani, Ketua Harian Ichwanul F Serule, Sekretaris Harian Arifin Abdullah SHI MH, Bendahara Harian Ir Gunawan ST MT IPN, serta sejumlah pengurus yang membidangi berbagai sektor organisasi.

Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar H Muharram Idris menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan, meskipun kepengurusan KNA berasal dari berbagai daerah di Aceh. “Meskipun kepengurusan KNA ini berasal dari daerah Gayo maupun Bener Meriah, namun hari ini identitas kita adalah warga Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena itu, mari kita tetap mendukung dan memperkuat Aceh Besar. Kita ini satu, kita ini bersaudara,” ujarnya.

Syech Muharram juga mengajak seluruh pengurus KNA untuk terus saling membahu dan tidak membiarkan perbedaan asal daerah menjadi sekat dalam kebersamaan. “Jangan sampai ada rasa perbedaan hanya karena berasal dari daerah luar Aceh Besar. Kita harus saling mendukung dan bekerja sama demi kemajuan bersama,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Syech Muharram turut menyampaikan belasungkawa atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di kampung halaman para pengurus KNA. “Atas nama Aceh Besar, kami turut berbelasungkawa atas musibah banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita di kampung halaman. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan,” tuturnya.

Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris foto bersama Ketua Pengurus Keluarga Negeri Antara (KNA) Priode 2025-2030 di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Sabtu (07/02/2026). FOTO/MC ACEH BESAR

Lebih lanjut, Syech Muharram menyampaikan bahwa Aceh Besar saat ini menjadi tempat bermukim berbagai paguyuban dari daerah lain. Karena itu, ia berharap sinergi yang terjalin dapat memberi kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. “Banyak paguyuban yang berdomisili di Aceh Besar. Saya berharap kita dapat terus bekerja sama membangun Aceh Besar, sebagaimana pepatah lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” katanya.

Sebelumnya, Asisten I Sekda Aceh Drs Syakir MSi menekankan peran strategis KNA dalam memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. “KNA diharapkan mampu meningkatkan solidaritas, memperkuat kebersamaan, serta menjadi pendukung pemerintah Aceh dalam membangun kepedulian sosial dan semangat gotong royong,” ucapnya.

Wali Kota Banda Aceh Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal dalam sambutannya berharap KNA dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah. “Kami berharap dapat bekerja sama, bersinergi, dan saling memanfaatkan potensi yang ada untuk mendongkrak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat,” kata Illiza.

Di sisi lain, Bupati Aceh Tengah Drs Halil Yoga, M.Si mengharapkan kepengurusan KNA yang baru dapat turut mendukung pembangunan perekonomian masyarakat di wilayah dataran tengah serta membantu warga perantauan yang membutuhkan. “Sampai saat ini masih ada lima desa di Kecamatan Linge yang terisolir pascabanjir. Kami berharap KNA dapat hadir membantu warga yang membutuhkan, meskipun hanya sedikit,” ungkap Halil Yoga.(*)

Foto : Bupati Aceh Besar, H Muharram Idris foto bersama Ketua Pengurus Keluarga Negeri Antara (KNA) Priode 2025-2030 di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Sabtu (07/02/2026). FOTO/MC ACEH BESAR

Admin 08 Februari

Registrasi Biometrik Nomor Seluler Mulai Berlaku

Nasional Pasca Banjir

JAKARTA - Pemerintah mulai menerapkan registrasi nomor seluler berbasis biometrik untuk menekan penipuan online yang semakin meresahkan masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, penipuan online dan penyalahgunaan nomor anonim menjadi keluhan utama masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

“Sebagian besar penipuan online berawal dari nomor yang identitasnya tidak jelas. Registrasi biometrik memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid,” ujar Meutya Hafid dalam peluncuran Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) di Jakarta Pusat, Selasa (27/01/2026).

Melalui sistem ini, pendaftaran kartu SIM menggunakan verifikasi wajah yang terhubung dengan NIK. Langkah ini menutup ruang penggunaan nomor sekali pakai yang sering dipakai untuk scam, phishing, dan penyalahgunaan OTP.

Meutya menegaskan, kebijakan ini bertujuan melindungi warga saat berkomunikasi melalui telepon dan pesan digital. Masyarakat diharapkan tidak lagi mudah menjadi korban panggilan atau pesan penipuan.

“Registrasi biometrik tidak membatasi warga. Kebijakan ini melindungi masyarakat sejak awal,” katanya.

Pemerintah juga membatasi jumlah nomor seluler dalam satu identitas serta mewajibkan penyelenggara seluler melindungi data pribadi pelanggan sesuai ketentuan hukum.

Kebijakan ini melanjutkan penataan registrasi kartu SIM yang telah berjalan sejak 2014. Namun pola kejahatan digital yang terus berubah menuntut sistem validasi identitas yang lebih kuat.

Dengan registrasi biometrik nomor seluler, pemerintah menekan penipuan online dari hulu. Warga mendapat perlindungan lebih baik dalam ruang digital yang semakin padat dan berisiko.

Admin 29 Januari

Kaposwil Satgas PRR Aceh Gandeng Kemen PU Konsolidasi Percepatan Klaster Infratsruktur

Aceh Nasional Pasca Banjir

BANDA ACEH - Gerak cepat ditunjukkan Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, yang menggelar Rapat Konsolidasi Perdana Rabu (28/1/2026) pascaditerbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Gelaran Rapat itu secara khusus membahas klaster infrastruktur yang terdiri dari jalan, jembatan permanen, jembatan bailey dan sungai (termasuk irigasi, Daerah Aliran Sungai/DAS, pengaman sungai, pengaman pantai dan sumur bor.

Rapat yang diselenggarakan di komplek Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh itu dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta jajaran, Perwakilan Pemerintah Aceh, Perwakilan DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda serta para Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pengairan dari 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana hidrometreologi.

"Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota mana provinsi mana Pusat sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya," ujar Safrizal dalam keterangan persnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, dalam paparannya meyampaikan bahwa Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 Personel Kemen PU, pengerahan 44.954 pekerja dimana 30.119 adalah tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana alam di Sumatera.

"Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar 39,49 Triliun Rupiah sebagaiman pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula," sambung Wida.

Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun oleh Posko Satgas Wilayah Aceh dari data primer Jitupasna, dalam klaster infrastruktur yang menjadi ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat 2.303 ruas jalan yang terdiri dari jalan nasional sebanyak 67 titik, jalan provinsi 87 titik dan jalan kabupaten/kota 2.149 titik, sedangkan jembatan permanen sebanyak 1.091 unit yang terdiri dari jembatan nasional 34 titik, jembatan provinsi 98 titik dan jembatan kabupaten/kota sebanyak 959 titik.

Adapun untuk jembatan Bailey sebanyak 59 unit yang telah selesai terbangun sebanyak 18 unit, sedang dibangun 6 unit dan dalam tahap perencanaan sebanyak 35 unit. Sedangkan infrastruktur sungai meliputi 892 unit irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai dan 44 sumur bor.

"Dengan hadirnya satgaswil maka rapat jangan terpisah-pisah, diintegrasikan sekaligus, kerja bareng-bareng dan satu data. Untuk itu overlay data sangat fundamental baik yang sifatnya long list maupun short list untuk mengeliminir tumpang tindih kerja-kerja di lapangan antara kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat," imbuh Safrizal.

Sesuai Direktif Presiden dan Kasatgasnas PRR, dana perimbangan sudah dikembalikan kepada daerah masing-masing maka terdapat dukungan pembiayaan di tiap tingkat pemerintahan. Dalam konteks ini meskipun status tanggap darurat hanya beberapa kabupaten, namun karena Provinsi Aceh masih menetapkan masa tanggap darurat maka mekanisme pengadaan dan pelaksanaan anggarannya dapat menggunakan mekanisme kedaruratan.

"Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data sehingga kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN dapat terukur secara akuntabel dan transparan," sambung Safrizal.

Dalam forum mengemuka apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil peran dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur khususnya jembatan. Inisiatif dari pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga non pemerintah termasuk sektor privat menjadi bagian penting dari upaya percepatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

"Tetapkan prioritas, sinkronkan data termasuk validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta kecepatan dalam kendali waktu menjadi strategi yang diterapkan Satgaswil Aceh. Kita akan update terus progres-progres ini termasuk konsolidasi klaster-klaster lain dengan semangat kolaborasi multi sektor," pungkas Safrizal.

Admin 29 Januari

Pemkab Konawe Salurkan Bantuan 100 Ton Beras untuk Korban Bencana Aceh

Aceh Pasca Banjir Pendidikan

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 ton beras untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh pada Selasa (27/1/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam dari seluruh masyarakat Konawe atas musibah yang menimpa Aceh. Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian nyata untuk membantu meringankan masyarakat Aceh.

”Atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe, kami berusaha untuk berbagi. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Aceh. Musibah ini di luar prediksi kita semua,” ujar Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim.

Syamsul menambahkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan pasca-bencana di Bumi Serambi Mekkah. Mengingat estimasi biaya pemulihan (recovery) diprediksikan mencapai Rp 100 Triliun, ia menekankan pentingnya gotong royong nasional.

”Jika mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, diprediksi Aceh akan pulih normal dalam waktu lima tahun ke depan,” tambahnya.

Menariknya lagi, Syamsul Ibrahim mengungkapkan adanya ikatan emosional pribadi dengan Aceh. Ia mengenang kunjungannya ke Aceh pada tahun 1991 silam sebagai perwakilan senat mahasiswa ekonomi di masa kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan.

Dedikasi keluarga Syamsul terhadap penanganan bencana Aceh juga terlihat dari keterlibatan putrinya sebagai relawan medis.

“Putri saya sudah satu minggu berada di Aceh Tamiang sebagai relawan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Pada hari kedua musibah di Aceh, putri saya meminta izin untuk mendaftar sebagai salah satu relawan,” ucap Syamsul.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan dan perhatian dari masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Konawe.

”Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menitipkan salam untuk masyarakat Konawe dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, beliau berdua masih berada di lapangan mendampingi sejumlah Menteri untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal,” pungkas M. Nasir.

Admin 29 Januari

Bupati Aceh Timur Minta Provinsi Percepat Pembangunan Ruas Jalan Peureulak-Blang Kejren

Aceh Aceh Timur Pasca Banjir Pendidikan

4 Jembatan dan 116 KM Jalan Hingga Perbatasan Gayo Lues Rusak

Aceh Timur - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si, meminta Pemerintah Provinsi Aceh agar mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas jalan lintas provinsi Peureulak–Pinding–Gayo Lues. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kondisi jalan yang rusak parah akibat bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu.

Menurut Al-Farlaky, percepatan pembangunan sangat mendesak mengingat jalur tersebut merupakan akses sentral dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Aceh Timur dan Gayo Lues.

“Kita mendesak Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mempercepat pembangunan karena masih terdapat sejumlah titik longsor dan jalan amblas di sana. Jalur ini sangat penting bagi akses masyarakat Gayo Lues dan Peureulak,” ujar Al-Farlaky dalam keterangan resminya, Senin 26 Januari 2026.

Ia menegaskan, ruas jalan provinsi tersebut merupakan nadi perekonomian masyarakat. Jalur ini setiap hari digunakan untuk distribusi hasil alam dari Gayo Lues ke berbagai daerah seperti Aceh Timur, Langsa, hingga Sumatera Utara, dan sebaliknya menjadi jalur pasokan kebutuhan masyarakat ke wilayah Gayo Lues.

“Warga Gayo Lues saban hari menggunakan jalur ini untuk membawa hasil alam ke pasar, seperti ke Langsa, Aceh Timur, hingga Medan. Begitu pula warga Aceh Timur yang memasok berbagai kebutuhan ke Gayo Lues. Ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi denyut nadi ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, kerusakan jalan akibat banjir dan longsor sepanjang 116 KM dari Kecamatan Peureulak Barat hingga Perbatasan Gayo Lues yang tersebar di 30 titik, dengan dua titik di antaranya mengalami kerusakan parah hingga badan jalan hilang total.

Selain itu, terdapat 4 titik jembatan yang rusak berat, masing-masing dua titik di Gampong Lokop dan dua titik di Gampong Peunaron Lama.

"Kerusakan jalan dan jembatan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, mulai dari Kecamatan Peureulak Barat, Rantau Peureulak, Peunaron, hingga Serbajadi," kata Al- Farlaky.

Terkait langkah administratif, Al-Farlaky menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Surat tersebut berisi permohonan rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan Peureulak–Pinding–Blang Kejren.
“Berdasarkan kondisi tersebut, kami memohon kepada Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas PUPR Aceh, khususnya Bidang Bina Marga, agar dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menindaklanjuti dengan perbaikan serta pembangunan kembali jalan dimaksud demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tandas Al-Farlaky.

Sementara itu, Bupati Al- Farlaky juga menyarankan agar jalan provinsi itu dapat ditingkatkan statusnya sebagai jalan Nasional sehingga proses percepatan pembangunan terwujud.

"Kita juga pernah mengusulkan saat Kepala Staf Presiden (KSP) berkunjung ke Lokop agar jalan provinsi bisa dialihkan ke jalan Nasional. Ini tidak lain untuk proses agar percepatan rehab dan rekonstruksi infrastruktur jalan ini bisa segera terwujud dan Aceh tentunya bisa bangkit kembali baik mulai dari pedalaman hingga perkotaan," pungkas Al- Farlaky.(*)

Admin 27 Januari

Sekda Aceh Lantik 201 Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Aceh

Aceh Pendidikan Sekda Aceh

BANDA ACEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir melantik 201 Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Pemerintah Aceh, Senin (26/1/2026), di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh.

Dalam pelantikan itu, Sekda menegaskan peran strategis kepala sekolah dalam menyelamatkan masa depan pendidikan Aceh.

M Nasir mengapresiasi capaian Aceh yang berhasil menembus peringkat lima nasional kelulusan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025. Capaian tersebut, kata dia, merupakan hasil dedikasi dan kerja keras para insan pendidikan di Aceh.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah mendorong peringkat Aceh di tingkat nasional,” ujarnya.

Namun di balik capaian itu, Sekda Aceh mengingatkan persoalan serius yang masih membayangi dunia pendidikan. Meski Pemerintah Aceh pada 2025 telah menyalurkan beasiswa kepada 93.579 anak yatim di seluruh daerah dan semua jenjang pendidikan, masih terdapat sekitar 56 ribu anak usia 16–18 tahun yang tidak bersekolah.

“Kalau ini tidak cepat kita tangani, maka akan menjadi bom waktu bagi proses pembangunan Aceh,” tegas M Nasir.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menurunkan angka tersebut secara signifikan dalam lima tahun ke depan.

Menurutnya, pelantikan kepala sekolah bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk kepercayaan negara. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam menentukan iklim dan arah pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

“Sekolah tidak hanya membutuhkan fasilitas, tetapi juga kepemimpinan yang mumpuni dan berkualitas,” katanya.

M Nasir juga menyoroti tantangan pascabencana yang masih dihadapi sejumlah lembaga pendidikan di Aceh. Ia mendorong para kepala sekolah untuk menjadi motor pemulihan sekaligus penggerak peningkatan prestasi pendidikan.

“Ciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman bagi anak,” pesan Sekda.

Selain itu, ia meminta seluruh kepala sekolah turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pemerintah menciptakan generasi unggul, cerdas, dan bebas stunting.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Anggota DPRA Yahdi Hasan, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qohar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.

Admin 27 Januari

Featured Post

4 Jembatan dan 116 KM Jalan Hingga Perbatasan Gayo Lues Rusak