Pulihkan Aceh, SKALA Siapkan Strategi Pascabencana
Aceh Nasional
.png)
BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh tak henti mengupayakan percepatan pemulihan di wilayah-wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengungkapkan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P). Kendala anggaran sempat menghadang, namun Pemprov telah mengalihkan dan mengoptimalkan dana dari pos-pos anggaran yang bersifat mendesak.
“Target penyelesaian R3P sebelumnya 20 Januari, namun kita realokasikan waktunya menjadi 30 Januari. Ini kami lakukan agar aspek teknokratik benar-benar matang, sehingga program pemulihan ke depan bisa terukur dan tepat sasaran,” kata Nasir saat memimpin rapat koordinasi dengan Tim Leader Program SKALA di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
Untuk memperluas cakupan pemulihan, pemerintah telah menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat. Sebanyak 150 Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan 96 pelaku usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) akan dilibatkan dalam berbagai klaster, mulai dari perbaikan infrastruktur, pemulihan sektor pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Nasir juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembagian kewenangan, terutama untuk perbaikan infrastruktur krusial seperti sungai dan jembatan. “Dengan ruang fiskal daerah yang terbatas, fleksibilitas ini sangat penting agar proses rehabilitasi tidak tersendat,” ujarnya.
Di sisi lain, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, menegaskan bahwa kehadiran programnya bukan untuk menciptakan kegiatan baru. “SKALA hadir untuk mendukung dan memperkuat prioritas yang telah ditetapkan Pemprov Aceh. Komitmen kami adalah memastikan bantuan internasional menyatu dengan agenda daerah, sehingga penanganan bencana lebih efektif,” jelas Petra.
Ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja di belakang layar. Petra juga memberi apresiasi atas kemajuan Aceh dalam tata kelola data, yang membuat provinsi ini menduduki peringkat ke-8 nasional untuk pelayanan publik berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Namun, Petra juga mengingatkan adanya risiko sosial-ekonomi pascabencana yang perlu diwaspadai, seperti munculnya praktik rentenir atau tengkulak yang memanfaatkan kesulitan warga. Meski pemulihan ekonomi bukan mandat inti SKALA, pihaknya akan menjajaki koordinasi dengan DFAT Australia dan program SIAP SIAGA untuk mencari celah dukungan.
Guna mendukung keputusan yang berbasis data, SKALA telah menguji coba analisis dampak bencana di Aceh Tamiang dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka juga mendorong penggunaan platform ‘Tilikan’ dan aplikasi ‘SIGAP’ di tingkat gampong sebagai mata dan telinga di lapangan.
Kolaborasi pun merambah ke dunia kampus. Sebanyak 210 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) diharapkan dapat turun ke lapangan membantu pengumpulan data. Partisipasi mereka diharapkan dapat menyempurnakan akurasi data, sehingga intervensi pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan yang paling mendasar.