Forum Suara Warga menjadi bukti komitmen Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara inklusif dan transparan.
acehmediacenter | BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menggelar Forum Suara Warga sebagai wadah dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (10/5/2026), menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik di ibu kota Provinsi Aceh.
Forum tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan policy brief atau rekomendasi kebijakan terkait isu pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan perempuan, hingga kebencanaan.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa Forum Suara Warga bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang penting bagi pemerintah dalam mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Didampingi Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin, para asisten, serta sejumlah kepala dinas, Illiza menekankan bahwa partisipasi warga merupakan fondasi utama dalam membangun kota yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami memandang policy brief ini bukan sekadar masukan, tetapi sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai,” ujar Illiza.
Forum Suara Warga Jadi Ruang Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Menurut Illiza, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Karena itu, kehadiran Forum Suara Warga dinilai sangat penting sebagai sarana memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Ia menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif warga dalam memberikan masukan, kritik, hingga saran konstruktif demi kemajuan Kota Banda Aceh.
“Masukan-masukan ini menjadi bahan refleksi bagi kami untuk memastikan layanan publik benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan inklusif,” katanya.
Forum tersebut juga menjadi bukti bahwa Pemko Banda Aceh terus membuka ruang dialog publik agar pembangunan kota berjalan lebih transparan, partisipatif, dan tepat sasaran.
Pemko Banda Aceh Soroti Pungli dan Perundungan di Sekolah
Dalam sektor pendidikan, Illiza menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian serius pemerintah kota, mulai dari praktik pungutan liar (pungli), kasus perundungan, hingga persepsi masyarakat terkait sistem zonasi sekolah.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan rasa keadilan dan kenyamanan peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang layak.
Sebagai langkah konkret, Pemko Banda Aceh telah menerbitkan surat edaran wali kota terkait larangan pungutan pada satuan pendidikan.
Surat edaran itu tidak hanya menegaskan larangan pungli di sekolah, tetapi juga diperkuat dengan sosialisasi kepada pihak sekolah dan penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang bisa diakses secara langsung.
“Pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat agar masyarakat merasa terlindungi,” ujar Illiza.
Selain itu, pemerintah kota juga terus melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem zonasi guna memastikan pemerataan akses pendidikan berjalan lebih adil.
Illiza turut menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai bagian utama dalam menjaga kualitas pendidikan di Banda Aceh.
Layanan Kesehatan Humanis Jadi Prioritas
Pada sektor kesehatan, Illiza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seperti pemerataan kualitas layanan kesehatan, transparansi informasi, hingga pemahaman masyarakat terkait sistem BPJS Kesehatan.
Pemko Banda Aceh, kata dia, terus melakukan peningkatan fasilitas kesehatan sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai alur pelayanan BPJS agar lebih mudah dipahami pasien.
Selain fasilitas, aspek pelayanan yang humanis juga menjadi perhatian utama pemerintah kota.
“Karena itu, selain peningkatan fasilitas, kami terus mendorong pembinaan tenaga kesehatan agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” kata Illiza.
Ia menyebutkan bahwa kualitas layanan kesehatan di Banda Aceh mulai menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya akses layanan dan sistem pelayanan yang semakin terstandarisasi.
Ke depan, Pemko Banda Aceh akan memperkuat transparansi informasi layanan kesehatan, termasuk terkait ketersediaan ruang rawat dan validasi data penerima BPJS agar lebih tepat sasaran.
Pemko Banda Aceh Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM
Dalam sektor ekonomi, Illiza mengungkapkan bahwa pemerintah kota terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satunya melalui realisasi investasi yang mencapai Rp167,7 miliar dari 1.197 proyek kegiatan ekonomi.
Selain investasi, pemerintah kota juga fokus memperkuat pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, hingga intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Menurut Illiza, berbagai program tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan terbukanya peluang usaha baru.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan yang harus diperkuat ke depan, terutama terkait akses permodalan, perlindungan masyarakat dari praktik rentenir dan pinjaman online ilegal, serta sinkronisasi pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar.
Penguatan Drainase dan Lingkungan untuk Kurangi Risiko Banjir
Dalam bidang kebencanaan dan lingkungan, Pemko Banda Aceh terus melakukan penguatan sistem drainase perkotaan untuk mengurangi risiko banjir.
Illiza menyebutkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah kota telah melakukan pemeliharaan drainase sepanjang 90,6 kilometer. Sementara pada tahun 2026 ditargetkan pemeliharaan sepanjang 58,3 kilometer disertai pembangunan saluran baru di sejumlah titik.
“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi titik genangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan dampak penguatan drainase mulai terlihat dengan berkurangnya risiko banjir di beberapa kawasan Kota Banda Aceh.
Di sisi lain, Pemko Banda Aceh juga terus mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan menuju konsep zero waste city.
Pemerintah kota berupaya meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan sekaligus memperluas ruang terbuka hijau demi menciptakan kota yang lebih nyaman dan sehat.
Menurut Illiza, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga semakin meningkat, meskipun perubahan perilaku tetap menjadi tantangan yang harus terus didorong melalui edukasi dan kolaborasi bersama.
Komitmen Bangun Kota yang Inklusif
Sebagai penutup, Illiza menegaskan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Karena itu, Pemko Banda Aceh akan terus memperkuat pendekatan inklusi, baik dari sisi gender, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.
Ia juga memastikan pemerintah kota akan terus membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bersama masyarakat sipil demi menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami tidak melihat ini sebagai kritik semata, tetapi sebagai energi bersama untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Banda Aceh benar-benar hadir dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Puluhan warga dari berbagai kalangan, mulai dari perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, menyampaikan langsung aspirasi dan keluhan kepada pemerintah kota.