Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Dampingi Mendagri Kunjungan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Dampingi Mendagri Kunjungan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah


 Takengon– Kepala Pos Komando Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Dr. Safrizal ZA, Senin, 20 April 2026, mendampingi kunjungan kerja Ketua Satgas PRR Pasca-bencana Sumatra, Dr. Tito Karnavian, ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. 


Tito Karnavian dan Safrizal tiba ke Tanoh Gayo, pada siang hari. Mereka dan rombongan mendarat di Bandara Rembele,  Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. 


Tidak lama berada di Bandara Rembele, Mendagri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Adil Kemendagri, Safrizal, didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh), Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar, dan sejumlah pejabat lokal lainnya, bergerak ke jembatan bailey di dekat Batalyon 114/Satria Muara, Bener Meriah. 


Jembatan itu dibangun di atas longsoran tanah yang digerus air hujan yang turun satu minggu penuh pada November 2025. Sebelum banjir dan tanah longsor, di tempat tersebut tidak ada sungai. Sekarang sudah ada sungai dan harus dibangun jembatan. 


Setelah dari sana  rombongan menuju ke Huntara Tunyang, tempat penampungan penyintas banjir dan tanah longsor yang berlokasi di Kecamatan Timang Gajah. 


Setibanya di sana, Mendagri Dr. Tito Karnavian memberikan pidato di hadapan ratusan warga yang berkumpul di aula huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Huntara itu menampung 222 kepala keluarga. 



Dalam pidatonya Ketua Satgas PRR menyampaikan pemerintah bekerja keras memulihkan kondisi pasca-bencana. Untuk warga yang kehilangan rumah atau rumahnya rusak berat, pemerintah memberikan tiga skema pembangunan. 


Pertama, pemilik rumah diberikan kesempatan membangun rumahnya secara mandiri. Pemerintah memberikan uang Rp60 juta. Ada aturab yang telah ditetapkan supaya skema tersebut dapat berjalan lancar. 


Kedua, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun rumah untuk warga. Anggarannya tetap Rp60 juta. 


Ketiga, bagi yang tidak lagi memiliki tanah, atau tanahnya tidak layak lagi digunakan, disediakan pilihan relokasi terpusat. Lahan yang digunakan milik pemerintah. Seperti lalah pemerintah desa, kabupaten, provinsi, Pusat, maupun lahan Hak Guna Usaha/sejenisnya. 


Saat Tito sedang berpidato, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bangun dari tempat duduknya. Setelah meminta izin kepada Tito, ia menyampaikan sebagai pribadi, dia menghibahkan tanahnya di Mesidah untuk warga yang kehilangan kebunnya dalam bencana pada akhir 2025. 


Tepuk tangan membahana. Mendagri memberikan apresiasi. Dirjen Bina Adwil bertepuk tangan. Mereka bahagia melihat kepedulian Tagore terhadap warganya. 


Setelah berpidato, Tito menyerahkan bantuan alat dapur secara simbolis. Kemudian secara berturut-turut Wagub Aceh Fadhlullah, Dirjen Bina Adwil Safrizal, menyerahkan juga secara simbolis. 


Setelah keluar dari huntara Tunyang, rombongan bergerak ke lokasi erosi bawah permukaan di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. 


Dari paparan petugas di sana, erosi bawah tanah tersebut sampai dengan saat ini masih terjadi. Mereka telah melakukan sejumlah antisipasi, seperti memindahkan jalur irigasi,  dan aktivitas teknik lainnya. Alhamdulillah, saat ini laju longsoran sudah bisa dihambat. 


Secara terpisah, Kepala Posko Wilayah PRR Dr. Safrizal mengatakan Pemerintah Pusat terus bekerja keras untuk memulihkan daerah-daerah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra. 


Pembangunan kembali telah didokumentasi dalam rencana induk (renduk) yang telah disusun secara bersama-sama dengan melibatkan semua unsur terkait. 


“Mohon doanya dari seluruh rakyat, supaya setelah ini, pemerintah segera bisa melaksanakan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Butuh waktu hingga tiga tahun untuk menuntaskan seluruhnya. Mari kita bergandengan tangan, saling membantu dan saling berkolaborasi, “ Kata Safrizal.

Kunjungi Huntara Jamur Ujung, Safrizal Temui Warga di Tengah Hujan

Kunjungi Huntara Jamur Ujung, Safrizal Temui Warga di Tengah Hujan


REDELONG — Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, mengunjungi hunian sementara (huntara) warga Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, Kamis (16/4/2026), di tengah guyuran hujan deras.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi warga terdampak bencana sekaligus memantau kesiapan pembangunan hunian tetap ke depan.

Didampingi Wakil Bupati Bener Meriah, Armia, dan Kepala Pelaksana BPBD Safriadi, Safrizal menyambangi huntara yang dihuni sekitar 89 kepala keluarga di Desa Wonosobo.

Di lokasi, rombongan disambut oleh Reje Wonosobo, Sugiman. Meski diguyur hujan, Safrizal tetap menyapa warga dan meninjau langsung bilik-bilik hunian sementara.

Ia sempat menanyakan kondisi warga yang kini tinggal di huntara. Sugiman menyampaikan bahwa sebagian besar warga dalam keadaan sehat, meski banyak yang sedang tidak berada di tempat karena bekerja sebagai pemetik kopi.

“Alhamdulillah, saya acungi jempol atas etos kerja warga Bener Meriah. Mereka dikenal rajin dan sabar,” ujar Safrizal.

Dalam kunjungannya, Safrizal juga bercengkrama dengan sejumlah warga, termasuk Fatmawati (66), seorang penghuni huntara yang menyambut hangat kehadiran rombongan.

“Terima kasih, Bapak, telah menjenguk kami. Kami sangat bersyukur,” kata Fatmawati usai menerima bantuan peralatan dapur.

Safrizal memastikan seluruh keluarga yang tinggal di huntara mendapatkan bantuan serupa sebagai bentuk dukungan kebutuhan dasar selama masa transisi.

Selain itu, ia juga mengecek kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) yang akan menjadi solusi jangka panjang bagi warga terdampak.

Berdasarkan data BPBD Bener Meriah, terdapat empat titik lokasi pembangunan hunian tetap komunal yang telah disiapkan, dengan dukungan lahan hibah dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

Sementara itu, hasil verifikasi tahap pertama mencatat ratusan rumah mengalami kerusakan, dengan mayoritas masuk kategori rusak berat yang membutuhkan penanganan serius.

Safrizal menegaskan bahwa saat ini Aceh masih berada dalam fase transisi darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Setelah masuk tahap rehabilitasi, pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik akan dipercepat sesuai rencana induk yang telah disusun,” jelasnya.

Kunjungan ini menjadi sinyal komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan optimal, sekaligus memberikan kepastian bagi warga yang masih tinggal di hunian sementara.

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana


Salah satu dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu ialah timbulnya kayu hanyutan yang terbawa arus banjir.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu hanyutan dengan beragam cara, sebagai bagian strategi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan telah merancang skema pemanfaatannya sebagai material membangun hunian hingga digunakan untuk kebutuhan kalangan industri.

"Kemudian juga (bisa) dipakai masyarakat membangun (hunian) sendiri juga silakan," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Data Satgas PRR pada 2 April 2026 mencatat realisasi pemanfaatan kayu hanyutan telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak. Adapun rinciannya di Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Utara mencatat volume kayu sebanyak 2.112,11 meter kubik telah dimanfaatkan untuk pembangunan huntara.

Sementara, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 572,4 meter kubik kayu yang saat ini menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk penetapan peruntukannya.

Di Provinsi Sumut yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 329,24 meter kubik kayu untuk pembangunan huntara, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.  Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 93,39 meter kubik kayu telah digunakan untuk mendukung pemulihan rumah warga terdampak.

Sementara itu, di Sumbar tepatnya di Kota Padang mencatat volume kayu hanyutan sebanyak 1.996,58 meter kubik telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tito mengatakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana sejalan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 tahun 2026, yang mengatur pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana sebagai sumber daya material untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tito juga menekankan agar bagian kayu hanyutan yang berukuran kecil dan kurang ekonomis sebisa mungkin dimanfaatkan pemerintah daerah (pemda) agar bisa menjadi pemasukan asli daerah (PAD). Semisal dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batu bata atau bahan bakar pembangkit listrik.

"Mekanismenya (melalui) kerja sama dan pendapatannya menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan percepatan pemanfaatan kayu hanyutan akan terus dilakukan sampai seluruh tumpukan kayu hanyutan bersih di seluruh titik. Ia mengungkap kondisi terkini sudah sebagian besar tumpukan kayu hanyutan di tiga daerah terdampak berkurang signifikan.

"Kayu (hanyutan) di Aceh sekiar 70 persen sudah ditangani, ada 30 persen belum ditangani, terutama yang di pedalaman. Kemudian di Sumbar 99 persen tertangani, dan di Sumut sudah 90 persen di Tapanuli Tengah dan Tapanulis Selatan," kata Tito.



Wagub Aceh Turun Tangan, Polemik Huntara Bireuen Diputuskan

Wagub Aceh Turun Tangan, Polemik Huntara Bireuen Diputuskan



Bireuen — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).


Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.


Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.


“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.


Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.


Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.


Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.


“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.


Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara


Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).


Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.


“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.


Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.


Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.


Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.


Huntap Tunggu SK Bupati


Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.


Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.


“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.


Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.


"Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit," kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.


Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.


Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.


Jangan Lagi Dipolemikkan


Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.


Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.


Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.


Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.


Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []