Pemulihan Pascabencana Sumatra, 107 Ruas Jalan Nasional dan 43 Jembatan Kembali Fungsional

Pemulihan Pascabencana Sumatra, 107 Ruas Jalan Nasional dan 43 Jembatan Kembali Fungsional

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (dua dari kiri), menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada Kamis (18/6/2026) untuk membahas perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. (Foto: Humas KemenPU)

Hingga 17 Juni 2026, pemulihan konektivitas nasional menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi sepenuhnya.

ACEHMEDIACENTER.COM | Jakarta – Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat guna memastikan aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah segera pulih.


Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, di Jakarta, Kamis (18/6/2026), yang membahas perkembangan penanganan infrastruktur dan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.


Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.


"Kementerian PU dapat memberikan izin dan melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan yang ada. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material sehingga proses normalisasi sungai dapat berjalan lebih cepat dan efektif," ujar Dody.


Hingga 17 Juni 2026, pemulihan konektivitas nasional menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi sepenuhnya.


Sementara itu, pada infrastruktur daerah, sebanyak 2.270 dari total 2.421 ruas jalan daerah telah kembali fungsional. Adapun penanganan jembatan daerah telah mencapai 796 unit dari total 1.181 jembatan terdampak.


Di sektor sumber daya air dan permukiman, pemerintah juga berhasil memulihkan seluruh 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana sehingga kembali melayani masyarakat.


Selain itu, pembangunan hunian pascabencana terus berjalan dengan capaian 1.554 unit rumah dari total kebutuhan yang telah ditetapkan di 18 lokasi.


Kementerian PU juga mencatat penyelesaian penanganan 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang terdampak bencana, disertai pemulihan berbagai fasilitas kesehatan, peribadatan, perkantoran pemerintah, serta sarana olahraga.


Untuk mengurangi risiko bencana lanjutan, pemerintah turut membangun infrastruktur pengendali sedimen berupa 111 unit sabo dam yang terdiri atas 97 sabo dam dan 14 sand pocket di wilayah terdampak.


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terkendala persoalan regulasi.


"Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Selain percepatan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian juga harus diperkuat agar setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," kata Pratikno.


Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengapresiasi respons cepat Kementerian PU dalam mengerahkan personel dan alat berat ke wilayah terdampak sehingga proses pemulihan infrastruktur dapat berjalan optimal.


Melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dengan realisasi anggaran Rp37,77 miliar yang melibatkan 6.165 tenaga kerja di daerah terdampak.


Kementerian PU menegaskan akan terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip build back better, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali menjadi lebih tangguh, aman, dan mampu mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kunjungi Juga Media Sosial Kami di : Facebook | Instagram

Sekda Aceh: Pemerintah Aceh Kejar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lahan Sawah Pascabencana

Sekda Aceh: Pemerintah Aceh Kejar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lahan Sawah Pascabencana

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir

Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, terkait progres pelaksanaan berbagai program strategis di sektor pertanian yang saat ini tengah berjalan di sejumlah kabupaten/kota.

M. Nasir menjelaskan, total anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pascabencana di Provinsi Aceh mencapai Rp380.033.300.000. Anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan utama, mulai dari optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani.

“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” ujar M. Nasir.

Pada kegiatan optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan, dialokasikan anggaran sebesar Rp155.658.250.000 dalam bentuk bantuan pemerintah. Kegiatan ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas 27.071 hektare. Untuk tahap perencanaan (SID/DRT), yang dilaksanakan oleh USK, UNIMAL, dan UNSAM, telah mencapai progres 12.205 hektare atau sekitar 45 persen dari total target.

Selanjutnya, kegiatan konstruksi oplah dengan anggaran sekitar Rp124.526.600.000 akan dilaksanakan setelah tahap perencanaan selesai, disusul dengan pengolahan lahan senilai Rp24.363.900.000. Kedua kegiatan tersebut dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh melaksanakan program rehabilitasi lahan dengan total anggaran Rp65.236.050.000. Kegiatan ini mencakup lima kabupaten dengan luas 4.393 hektare. Saat ini, progres konstruksi rehabilitasi sawah sedang terus dilaksanakan oleh kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 3.981 hektare atau sebagian besar dari total target.

Di sektor irigasi, Pemerintah Aceh juga melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan pembangunan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98.073.000.000. Saat ini, baru 70 unit atau sekitar 3,49 persen yang sedang dalam tahap pengerjaan, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan perencanaan.

Sementara itu, pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14.006.000.000 telah menunjukkan progres sekitar 24 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5.400.000.000 masih dalam tahap persiapan.

Untuk jaringan irigasi tersier, dari total 300 unit yang direncanakan dengan anggaran Rp30.000.000.000, saat ini baru sekitar 8 persen yang dalam tahap pengerjaan. Selain itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11.660.000.000 juga masih dalam tahap awal, dengan progres sekitar 8 persen.

M. Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.

“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga lahan-lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” pungkasnya.

Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memulihkan kondisi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak.

Safrizal ZA Pastikan Progres Jembatan Rangka Baja Wih Porak Berjalan Lancar

Safrizal ZA Pastikan Progres Jembatan Rangka Baja Wih Porak Berjalan Lancar



Redelong – Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Dr. Safrizal ZA, memastikan pembangunan jembatan rangka baja di bentang Sungai Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, berjalan sesuai jadwal. Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung progres penyiapan lahan di lokasi proyek, Rabu (15/4/2026).

Dalam kunjungannya, Safrizal melihat langsung proses pengerasan lahan yang menjadi fondasi utama sebelum pemasangan rangka baja dilakukan. Langkah ini krusial mengingat kawasan Wih Porak memiliki sejarah kerawanan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir luapan yang sempat mengganggu akses transportasi ke Aceh Tengah pada awal April lalu.

"Kita ingin memastikan bahwa secara teknis, persiapan lahan ini benar-benar matang agar jembatan rangka baja sepanjang 40 meter ini nantinya memiliki daya tahan yang maksimal," ujar Safrizal saat berdialog dengan supervisor dari PT PP (Persero) Tbk di lapangan.

Untuk menjaga ritme kerja agar tetap lancar, Safrizal memberikan instruksi khusus kepada pihak kontraktor agar menempatkan tenaga kerja di lokasi yang dekat dengan titik proyek. Menurutnya, efisiensi waktu dan kedekatan koordinasi di lapangan adalah kunci percepatan pembangunan.




Terkait mobilitas warga saat ini, Safrizal memastikan bahwa jembatan darurat yang menggunakan rangkaian kontainer tetap fungsional dan aman dilintasi. Pihak PRR Aceh juga telah menyiagakan kontainer cadangan di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi cepat jika terjadi kendala tak terduga.

Selain di Wih Porak, Safrizal juga memantau kondisi Jembatan Bailey Umah Besi di Kecamatan Gajah Putih yang mengalami kerusakan struktur akibat beban tonase kendaraan yang berlebih.

Merespons kondisi tersebut, Safrizal bergerak cepat dengan melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat untuk pengiriman material Aramco. Material ini akan digunakan untuk memperkuat jembatan darurat yang sedang disiapkan, sehingga saat jembatan Bailey dibongkar untuk perbaikan total, arus logistik dan transportasi masyarakat tidak akan terputus.

"Komitmen kita adalah memastikan seluruh titik rawan di lintas ini segera tertangani dengan solusi teknis yang tepat dan cepat," pungkasnya. 
Pemkab Aceh Tamiang Jelaskan Alur Bantuan Banjir

Pemkab Aceh Tamiang Jelaskan Alur Bantuan Banjir



ACEH TAMIANG — Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memberikan klarifikasi terkait simpang siur informasi mengenai pengelolaan bantuan bagi korban banjir bandang yang beredar di masyarakat.

Pemkab menegaskan bahwa dana bantuan, baik untuk perbaikan rumah maupun bantuan sosial, tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Pusat.

Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, M. Farij, menjelaskan bahwa pemerintah daerah hanya berperan dalam proses pendataan, verifikasi lapangan, dan pengusulan penerima bantuan agar tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak memegang fisik dana bantuan tersebut. Peran kami fokus pada pendataan, verifikasi faktual, serta memastikan penerima manfaat sesuai dengan data,” ujar Farij.

Ia menambahkan, mekanisme penyaluran bantuan telah diatur secara nasional dengan sistem yang ketat, transparan, dan berbasis data terpadu.

Dalam skema yang diterapkan, bantuan jaminan hidup (jadup) serta bantuan peralatan disalurkan melalui lembaga resmi seperti PT Pos Indonesia. Sementara itu, bantuan stimulan perbaikan rumah langsung ditransfer ke rekening penerima melalui perbankan, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sistem ini dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

“Anggapan bahwa dana bantuan mengendap di kas daerah adalah tidak tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Farij menjelaskan bahwa pencairan bantuan perbaikan rumah dilakukan secara bertahap sesuai pedoman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tahap awal sebesar 80 persen diberikan untuk memulai pembangunan, sedangkan sisa 20 persen dicairkan setelah adanya verifikasi progres di lapangan.

Ia juga mengakui adanya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait administrasi seperti ketidaksesuaian data kependudukan, proses verifikasi ahli waris, hingga prosedur perbankan.

“Kendala teknis ini sering disalahartikan sebagai penundaan oleh daerah, padahal merupakan bagian dari prosedur keamanan administrasi dan perbankan,” jelas Farij.

Pemkab Aceh Tamiang mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang beredar di media sosial.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

Masyarakat diharapkan merujuk pada sumber resmi guna menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat upaya pemulihan bersama di Aceh Tamiang.
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana


Salah satu dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu ialah timbulnya kayu hanyutan yang terbawa arus banjir.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu hanyutan dengan beragam cara, sebagai bagian strategi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan telah merancang skema pemanfaatannya sebagai material membangun hunian hingga digunakan untuk kebutuhan kalangan industri.

"Kemudian juga (bisa) dipakai masyarakat membangun (hunian) sendiri juga silakan," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Data Satgas PRR pada 2 April 2026 mencatat realisasi pemanfaatan kayu hanyutan telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak. Adapun rinciannya di Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Utara mencatat volume kayu sebanyak 2.112,11 meter kubik telah dimanfaatkan untuk pembangunan huntara.

Sementara, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 572,4 meter kubik kayu yang saat ini menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk penetapan peruntukannya.

Di Provinsi Sumut yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 329,24 meter kubik kayu untuk pembangunan huntara, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.  Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 93,39 meter kubik kayu telah digunakan untuk mendukung pemulihan rumah warga terdampak.

Sementara itu, di Sumbar tepatnya di Kota Padang mencatat volume kayu hanyutan sebanyak 1.996,58 meter kubik telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tito mengatakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana sejalan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 tahun 2026, yang mengatur pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana sebagai sumber daya material untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tito juga menekankan agar bagian kayu hanyutan yang berukuran kecil dan kurang ekonomis sebisa mungkin dimanfaatkan pemerintah daerah (pemda) agar bisa menjadi pemasukan asli daerah (PAD). Semisal dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batu bata atau bahan bakar pembangkit listrik.

"Mekanismenya (melalui) kerja sama dan pendapatannya menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan percepatan pemanfaatan kayu hanyutan akan terus dilakukan sampai seluruh tumpukan kayu hanyutan bersih di seluruh titik. Ia mengungkap kondisi terkini sudah sebagian besar tumpukan kayu hanyutan di tiga daerah terdampak berkurang signifikan.

"Kayu (hanyutan) di Aceh sekiar 70 persen sudah ditangani, ada 30 persen belum ditangani, terutama yang di pedalaman. Kemudian di Sumbar 99 persen tertangani, dan di Sumut sudah 90 persen di Tapanuli Tengah dan Tapanulis Selatan," kata Tito.



Wagub Aceh Turun Tangan, Polemik Huntara Bireuen Diputuskan

Wagub Aceh Turun Tangan, Polemik Huntara Bireuen Diputuskan



Bireuen — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).


Kehadiran orang nomor dua di Aceh itu untuk meluruskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai dipersoalkan.


Di forum tersebut, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.


“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” kata Fadhlullah.


Ia menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Menurutnya, skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.


Persoalan muncul pada pilihan hunian. Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.


Padahal, kata Wagub, data menunjukkan Terdata 2.646 KK sudah ditransfer dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke Rekening Milik Masyarakat yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI, dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh Masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, untuk hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.


“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.


Keuchik Kompak : Warga Tolak Huntara


Dalam rapat, para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).


Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut. Namun setelah ditanya berulang kali, mereka tetap menolak huntara.


“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujarnya.


Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyebut warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur.


Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan warganya meminta huntap, namun belum bisa memastikan waktu pembangunan.


Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah mengatakan sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Meskipun begitu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dan tersebut. Sebab warganya sudah dua bulan kehilangan penghasilan.


Huntap Tunggu SK Bupati


Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang hadir menjelaskan, hasil survei yang ia lakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat didapatkan bahwa sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin Huntara. Masyarakat juga ingin dibangun Huntap langsung.


Yan memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp. 15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan dan Rp. 30 juta rusak sedang, dan Rp.60 juta rusak berat.


“Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen tidak mau huntara dan maunya huntap langsung,” ujarnya.


Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.


"Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit," kata Tenaga Ahli Kepala BNPB itu.


Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menambahkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp. 5 juta.


Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp. 3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk 1 bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.


Jangan Lagi Dipolemikkan


Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” kata Mukhlis.


Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek juga meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak memicu kesalahpahaman.


Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.


Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.


Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si serta para Kepala SKPA terkait. []

Registrasi Biometrik Nomor Seluler Mulai Berlaku

Registrasi Biometrik Nomor Seluler Mulai Berlaku


JAKARTA - Pemerintah mulai menerapkan registrasi nomor seluler berbasis biometrik untuk menekan penipuan online yang semakin meresahkan masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, penipuan online dan penyalahgunaan nomor anonim menjadi keluhan utama masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

“Sebagian besar penipuan online berawal dari nomor yang identitasnya tidak jelas. Registrasi biometrik memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid,” ujar Meutya Hafid dalam peluncuran Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) di Jakarta Pusat, Selasa (27/01/2026).

Melalui sistem ini, pendaftaran kartu SIM menggunakan verifikasi wajah yang terhubung dengan NIK. Langkah ini menutup ruang penggunaan nomor sekali pakai yang sering dipakai untuk scam, phishing, dan penyalahgunaan OTP.

Meutya menegaskan, kebijakan ini bertujuan melindungi warga saat berkomunikasi melalui telepon dan pesan digital. Masyarakat diharapkan tidak lagi mudah menjadi korban panggilan atau pesan penipuan.

“Registrasi biometrik tidak membatasi warga. Kebijakan ini melindungi masyarakat sejak awal,” katanya.

Pemerintah juga membatasi jumlah nomor seluler dalam satu identitas serta mewajibkan penyelenggara seluler melindungi data pribadi pelanggan sesuai ketentuan hukum.

Kebijakan ini melanjutkan penataan registrasi kartu SIM yang telah berjalan sejak 2014. Namun pola kejahatan digital yang terus berubah menuntut sistem validasi identitas yang lebih kuat.

Dengan registrasi biometrik nomor seluler, pemerintah menekan penipuan online dari hulu. Warga mendapat perlindungan lebih baik dalam ruang digital yang semakin padat dan berisiko.

Kaposwil Satgas PRR Aceh Gandeng Kemen PU Konsolidasi Percepatan Klaster Infratsruktur

Kaposwil Satgas PRR Aceh Gandeng Kemen PU Konsolidasi Percepatan Klaster Infratsruktur



BANDA ACEH - Gerak cepat ditunjukkan Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, yang menggelar Rapat Konsolidasi Perdana Rabu (28/1/2026) pascaditerbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.


Gelaran Rapat itu secara khusus membahas klaster infrastruktur yang terdiri dari jalan, jembatan permanen, jembatan bailey dan sungai (termasuk irigasi, Daerah Aliran Sungai/DAS, pengaman sungai, pengaman pantai dan sumur bor.

Rapat yang diselenggarakan di komplek Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh itu dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta jajaran, Perwakilan Pemerintah Aceh, Perwakilan DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda serta para Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pengairan dari 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana hidrometreologi.

"Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota mana provinsi mana Pusat sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya," ujar Safrizal dalam keterangan persnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, dalam paparannya meyampaikan bahwa Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 Personel Kemen PU, pengerahan 44.954 pekerja dimana 30.119 adalah tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana alam di Sumatera.

"Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar 39,49 Triliun Rupiah sebagaiman pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula," sambung Wida.

Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun oleh Posko Satgas Wilayah Aceh dari data primer Jitupasna, dalam klaster infrastruktur yang menjadi ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat 2.303 ruas jalan yang terdiri dari jalan nasional sebanyak 67 titik, jalan provinsi 87 titik dan jalan kabupaten/kota 2.149 titik, sedangkan jembatan permanen sebanyak 1.091 unit yang terdiri dari jembatan nasional 34 titik, jembatan provinsi 98 titik dan jembatan kabupaten/kota sebanyak 959 titik.

Adapun untuk jembatan Bailey sebanyak 59 unit yang telah selesai terbangun sebanyak 18 unit, sedang dibangun 6 unit dan dalam tahap perencanaan sebanyak 35 unit. Sedangkan infrastruktur sungai meliputi 892 unit irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai dan 44 sumur bor.

"Dengan hadirnya satgaswil maka rapat jangan terpisah-pisah, diintegrasikan sekaligus, kerja bareng-bareng dan satu data. Untuk itu overlay data sangat fundamental baik yang sifatnya long list maupun short list untuk mengeliminir tumpang tindih kerja-kerja di lapangan antara kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat," imbuh Safrizal.

Sesuai Direktif Presiden dan Kasatgasnas PRR, dana perimbangan sudah dikembalikan kepada daerah masing-masing maka terdapat dukungan pembiayaan di tiap tingkat pemerintahan. Dalam konteks ini meskipun status tanggap darurat hanya beberapa kabupaten, namun karena Provinsi Aceh masih menetapkan masa tanggap darurat maka mekanisme pengadaan dan pelaksanaan anggarannya dapat menggunakan mekanisme kedaruratan.

"Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data sehingga kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN dapat terukur secara akuntabel dan transparan," sambung Safrizal.

Dalam forum mengemuka apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil peran dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur khususnya jembatan. Inisiatif dari pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga non pemerintah termasuk sektor privat menjadi bagian penting dari upaya percepatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

"Tetapkan prioritas, sinkronkan data termasuk validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta kecepatan dalam kendali waktu menjadi strategi yang diterapkan Satgaswil Aceh. Kita akan update terus progres-progres ini termasuk konsolidasi klaster-klaster lain dengan semangat kolaborasi multi sektor," pungkas Safrizal.

Pemkab Konawe Salurkan Bantuan 100 Ton Beras untuk Korban Bencana Aceh

Pemkab Konawe Salurkan Bantuan 100 Ton Beras untuk Korban Bencana Aceh

 


BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 ton beras untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.


​Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh pada Selasa (27/1/2026).

​Dalam sambutannya, Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam dari seluruh masyarakat Konawe atas musibah yang menimpa Aceh. Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian nyata untuk membantu meringankan masyarakat Aceh.

​”Atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe, kami berusaha untuk berbagi. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Aceh. Musibah ini di luar prediksi kita semua,” ujar Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim.

​Syamsul menambahkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan pasca-bencana di Bumi Serambi Mekkah. Mengingat estimasi biaya pemulihan (recovery) diprediksikan mencapai Rp 100 Triliun, ia menekankan pentingnya gotong royong nasional.

​”Jika mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, diprediksi Aceh akan pulih normal dalam waktu lima tahun ke depan,” tambahnya.

​Menariknya lagi, Syamsul Ibrahim mengungkapkan adanya ikatan emosional pribadi dengan Aceh. Ia mengenang kunjungannya ke Aceh pada tahun 1991 silam sebagai perwakilan senat mahasiswa ekonomi di masa kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan.

​Dedikasi keluarga Syamsul terhadap penanganan bencana Aceh juga terlihat dari keterlibatan putrinya sebagai relawan medis.

“Putri saya sudah satu minggu berada di Aceh Tamiang sebagai relawan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Pada hari kedua musibah di Aceh, putri saya meminta izin untuk mendaftar sebagai salah satu relawan,” ucap Syamsul.
​
​Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan dan perhatian dari masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Konawe.

​”Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menitipkan salam untuk masyarakat Konawe dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, beliau berdua masih berada di lapangan mendampingi sejumlah Menteri untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal,” pungkas M. Nasir.